MATARAM, Halontb.com — Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram yang membebaskan terdakwa Hamdan Kasim dan Indra Jaya Usman (IJU) dari seluruh dakwaan menjadi perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya disampaikan Pemerhati Hukum dan Kepentingan Publik, Asmuni, A.Ma, yang meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kajian yuridis terhadap putusan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Asmuni menegaskan bahwa putusan pengadilan merupakan produk hukum yang harus dihormati sebagai bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Namun, menurutnya, penghormatan terhadap putusan tidak menutup ruang bagi evaluasi secara hukum apabila terdapat alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap putusan pengadilan merupakan bagian dari proses peradilan yang wajib dihormati. Akan tetapi, sistem hukum juga memberikan ruang untuk menguji dan mengevaluasi putusan melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan apabila terdapat dasar hukum yang memadai,” kata Asmuni di Mataram, Rabu (5/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perhatian tersebut, kata dia, muncul setelah adanya perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut Hamdan Kasim dan Indra Jaya Usman dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan disertai denda Rp100 juta, dengan putusan majelis hakim yang menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.
Menurut Asmuni, perbedaan tersebut merupakan bagian yang layak dikaji dari perspektif hukum, terutama terkait penilaian terhadap alat bukti, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.
“Yang menjadi perhatian bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam perkara ini. Yang penting adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dibangun berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti sehingga menghasilkan putusan yang berbeda dengan tuntutan penuntut umum,” ujarnya.
Baca juga: Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember
Ia juga menyoroti adanya fakta yang mengemuka selama persidangan mengenai uang sebesar Rp450 juta yang disebut sebelumnya diberikan kepada sejumlah pihak. Dalam amar putusan, uang tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada masing-masing penerima.
Menurut Asmuni, publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai hubungan fakta tersebut dengan konstruksi perkara, termasuk alasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menilai fakta dan alat bukti sehingga unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan dinyatakan tidak terbukti.
“Publik berhak mengetahui argumentasi hukum secara utuh agar memahami mengapa suatu fakta dinilai belum memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” katanya.
Meski demikian, Asmuni menegaskan bahwa pandangannya tidak dimaksudkan untuk mengintervensi independensi hakim ataupun mempersoalkan kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Ia menilai setiap putusan harus tetap ditempatkan dalam koridor negara hukum.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya berencana menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut sesuai kewenangannya.
Ia juga meminta Kejaksaan mempertimbangkan langkah hukum yang tersedia apabila hasil kajian menemukan adanya dasar yuridis untuk dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Permintaan ini bukan untuk menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, dan kredibilitas penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Asmuni, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan semakin kuat apabila setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, transparan, dan terbuka terhadap mekanisme pengujian yang disediakan dalam sistem peradilan.
Ia menambahkan, apabila putusan bebas tersebut memang didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat dan penilaian alat bukti yang tepat, maka proses pengkajian melalui mekanisme hukum justru akan memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, sistem peradilan juga telah menyediakan instrumen koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hukum harus berdiri di atas fakta dan alat bukti, bukan tekanan, kepentingan, maupun persepsi. Yang kami harapkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menguji setiap putusan melalui koridor hukum yang berlaku,” tutup Asmuni.
