Sekda NTB Terseret Skandal DAK: Fee Proyek untuk Ambisi Pilkada, Nama PT Titik Temu Mencuat

- Wartawan

Selasa, 28 Januari 2025 - 07:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator APPM NTB, Fadhil. (Foto: Istimewa)

Koordinator APPM NTB, Fadhil. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Praktik kotor di balik pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di NTB mulai terkuak. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) melaporkan dugaan aliran fee proyek DAK yang melibatkan Sekda NTB Gita Ariadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek DAK Dikbud, dan PT Titik Temu.

Koordinator APPM NTB, Fadil, menyebutkan bahwa fee proyek DAK disalurkan melalui PT Titik Temu, sebuah perusahaan yang menjadi “tempat transit” uang dari para kontraktor. “Para kontraktor harus mentransfer sejumlah uang ke PT Titik Temu agar bisa mendapatkan proyek. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” kata Fadil, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Fadil menjelaskan bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai ambisi politik Sekda NTB yang sedang dipersiapkan menjadi calon Gubernur. Dana itu disebut-sebut digunakan untuk membayar lembaga survei, melobi partai politik, dan membiayai berbagai kegiatan politik. “Tim relawan pendukung Pak Sekda menggunakan dana ini untuk mengamankan langkah politik beliau di Pilkada,” terangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fadil juga menyoroti peran PPK proyek DAK Dikbud yang dinilai memegang kendali besar dalam menentukan alur proyek. PPK diduga terlibat langsung dalam pengaturan skema fee yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. “PPK adalah kunci dalam praktik ini. Mereka mengatur kontraktor sehingga harus mengikuti skema yang sudah ditentukan,” jelasnya.

APPM NTB mengaku telah mengantongi bukti-bukti transaksi yang menunjukkan keterlibatan PT Titik Temu dan aliran dana ke tim relawan Sekda NTB. Namun, Fadil memilih untuk menahan informasi lebih rinci hingga laporan resmi diajukan ke KPK dan aparat hukum lainnya.

“Kami ingin Aparat Penegak Hukum bergerak cepat memanggil Sekda NTB, PPK, dan pihak PT Titik Temu. Jika kasus ini diusut tuntas, akan terlihat jelas siapa saja yang terlibat,” tegasnya.

Kasus ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Jika benar dana pendidikan disalahgunakan untuk kepentingan politik, ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi NTB. Masyarakat kini menanti keberanian APH dalam membongkar tuntas skandal ini.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru