Dugaan Mafia DAK NTB: Pejabat, Pengusaha, dan Uang Haram untuk Pilkada

- Wartawan

Kamis, 30 Januari 2025 - 06:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB saat menggelar aksi di depan Polda NTB, menyerukan pembongkaran mafia proyek DAK, Kamis (30/1/2025). (Foto: Istimewa)

Massa dari Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB saat menggelar aksi di depan Polda NTB, menyerukan pembongkaran mafia proyek DAK, Kamis (30/1/2025). (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Aroma skandal korupsi kembali menyelimuti Nusa Tenggara Barat. Kali ini, dugaan permainan kotor dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menyeret sejumlah nama besar. Tak hanya pejabat birokrasi, tetapi juga pengusaha hingga aktor politik.

Dalam “Aksi Jilid 2” yang digelar Kamis, 30 Januari 2025, Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB (APPM NTB) dengan lantang mendesak Polda NTB untuk segera membongkar jaringan mafia proyek yang selama ini diduga telah merampok anggaran pendidikan.

Menurut Koordinator APPM NTB, Fadhil, ada indikasi kuat bahwa proyek DAK di Dikbud NTB dijadikan alat untuk mengumpulkan dana politik. Kontraktor yang ingin mendapatkan proyek harus menyetor “fee” ke rekening PT Titik Temu. Perusahaan ini diduga menjadi perantara antara pemilik proyek dan lingkaran kekuasaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah mengantongi bukti-bukti keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Sekda NTB, Kepala Dinas Dikbud, PPK DAK, hingga Kabid SMK yang sebelumnya tertangkap dalam OTT. Ini bukan sekadar rumor, ini adalah realita yang harus diungkap ke publik,” ujar Fadhil dalam orasinya.

Lebih jauh, Fadhil menuding bahwa uang yang terkumpul dari skema ini digunakan untuk membiayai kepentingan politik menuju Pilkada 2024. Survei elektabilitas, lobi politik dengan partai, hingga pembentukan jaringan relawan—semuanya diduga berasal dari uang rakyat yang dikorupsi.

“Ini bukan hanya kasus suap proyek, ini perampokan terstruktur terhadap hak pendidikan masyarakat NTB! Dana yang harusnya digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan fasilitas pendidikan, malah dipakai untuk kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan,” kecam Fadhil.

Aksi APPM NTB kali ini mendapat perhatian lebih besar dari publik. Mereka menegaskan bahwa kasus ini akan terus dikawal hingga ada tindakan nyata dari Polda NTB. Mereka bahkan siap membawa kasus ini ke ranah nasional jika aparat daerah dianggap tidak mampu menuntaskan perkara ini.

“Kami tidak akan berhenti di aksi ini. Jika perlu, kami akan ke Jakarta untuk melaporkan langsung ke KPK dan Mabes Polri. Jangan biarkan mafia proyek ini leluasa mempermainkan uang rakyat!” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekda NTB, Kadis Dikbud, maupun PT Titik Temu. Namun, tekanan publik semakin besar. Apakah ini akan menjadi awal dari pembongkaran skandal besar di NTB? Ataukah kasus ini justru akan menguap begitu saja?

Semua mata kini tertuju pada Polda NTB. Keberanian aparat penegak hukum diuji: apakah mereka akan tegak menegakkan keadilan, atau tunduk pada tekanan kekuasaan? Publik NTB menanti jawaban yang tegas.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru