Dana Siluman Pokir: Ketika Uang Kembali, Tapi Keadilan Tak Pernah Datang

- Wartawan

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa BEM Nusantara NTB menggelar aksi demonstrasi di depan Kejati NTB, menuntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan dana siluman Pokir DPRD NTB tahun 2025. (Foto: Istimewa)

Mahasiswa BEM Nusantara NTB menggelar aksi demonstrasi di depan Kejati NTB, menuntut penetapan tersangka dalam kasus dugaan dana siluman Pokir DPRD NTB tahun 2025. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Uang bisa dikembalikan. Tapi keadilan? Entah ke mana perginya. Itulah potret buram yang kembali dipertontonkan dalam kasus dugaan dana siluman Pokir DPRD NTB tahun 2025. Skandal anggaran ini menjadi bara baru di tubuh pemerintahan daerah dan hari ini, mahasiswa BEM Nusantara NTB memutuskan untuk tidak diam.

Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi NTB. Mereka datang dengan spanduk, poster, dan orasi pedas yang menggugat keberanian aparat hukum. Pasalnya, meski dana miliaran rupiah telah dikembalikan, belum satu pun pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Jangan buat rakyat percaya bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” teriak Korda BEM Nusantara NTB, Abed Aljabiri Adnan. Ia menyebut, jika Gubernur NTB tidak dipanggil, dan pelaku tidak segera ditetapkan, maka keadilan hanya menjadi jargon di atas kertas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BEM Nusantara NTB dengan tegas menuntut tiga hal:

* Pemanggilan Gubernur NTB,

* Penetapan tersangka dari pihak-pihak yang terbukti mengembalikan dana,

* Transparansi penuh hasil penyidikan kepada publik.

Indra Harfianto Saleh, mewakili Kejati NTB, mencoba meredam panasnya situasi dengan menyebut proses hukum tengah berjalan. Namun bagi massa aksi, itu hanya kalimat klise yang sudah terlalu sering diucapkan pejabat ketika tak siap menindak.

“Ini bukan sekadar aksi. Ini panggilan moral. Kalau Kejati tidak bergerak, kami akan buktikan bahwa tekanan rakyat lebih keras dari lobi pejabat,” ujar Abed menutup aksinya.

Aksi berakhir tertib, tapi meninggalkan pesan tajam, uang boleh dikembalikan, tapi keadilan harus ditegakkan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru