Mataram,Halontb.com — Pendekatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat mulai bergeser. Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB menegaskan arah baru: dari sekadar mengejar proyek, menjadi pembangunan yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Transformasi ini tercermin dalam program tahun 2026 yang menitikberatkan pada sektor pendidikan, melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan rehabilitasi madrasah di puluhan titik.
Kepala Satker Prasarana Strategis NTB, Agung Stiawan, S.T., M.T., menyebut bahwa paradigma pembangunan kini tidak lagi hanya soal serapan anggaran, tetapi bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keberhasilan tidak diukur dari selesai dibangun, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya, Kamis (9/4/2026).
Program Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Lombok Utara diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terbatas. Sementara rehabilitasi madrasah dilakukan secara masif di 34 lokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan berbasis keagamaan.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya mulus. Kesiapan lahan kembali menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius.
Selain itu, kompleksitas koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Satker menerapkan pengawasan ketat melalui evaluasi rutin, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah upaya tersebut, peran media juga dinilai semakin penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Ulasan: Ujian Konsistensi di Tengah Ambisi Besar
Apa yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB mencerminkan perubahan penting dalam tata kelola pembangunan.
Orientasi pada dampak adalah langkah maju. Namun, perubahan paradigma ini juga menuntut konsistensi di lapangan.
Tanpa kesiapan teknis yang matang terutama terkait lahan dan koordinasi ambisi besar berpotensi menjadi target yang sulit tercapai.
Di sisi lain, keterbukaan terhadap pengawasan dan peran media menjadi peluang untuk membangun kepercayaan publik.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi pada perencanaan, melainkan pada eksekusi.
Jika mampu menjawab tantangan tersebut, NTB berpeluang menjadikan pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai proyek tahunan, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial yang nyata.
