LOMBOK BARAT, Halontb.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Lombok Barat melakukan audiensi strategis dengan Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis (9/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Aula Fraksi DPRD tersebut menandai langkah konkret dalam membangun sinergisitas antara organisasi pedagang dengan pemerintah daerah untuk penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam audiensi tersebut, APKLI menegaskan komitmennya untuk mentransformasi tata kelola sektor informal di Lombok Barat. Kabupaten ini diproyeksikan menjadi role model atau percontohan nasional dalam hal pembinaan, penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).
Baca juga: Kapolda NTB Kunjungi Polres Lombok Barat, Tegaskan Komitmen “Polri untuk Masyarakat”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua APKLI NTB, Muhammad Irwan Prasetya, menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan di Lombok Barat merupakan yang pertama di Nusa Tenggara Barat pasca-restrukturisasi APKLI tingkat nasional. Ia menekankan bahwa kehadiran organisasi ini adalah untuk mengubah paradigma PKL dari sektor yang kerap dianggap tidak teratur menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi.
“Lombok Barat akan kami jadikan role model bagaimana menata, melindungi, membina, dan memberdayakan PKL. Kami ingin pedagang kaki lima memiliki legalitas organisasi, mendapat pengakuan pemerintah, dan tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujar Irwan.
Baca juga: Resmi Dilantik, Kades Banyu Urip Minta Dua Kasi Baru Prioritaskan Kepentingan Masyarkat
Salah satu langkah mendesak yang tengah dilakukan APKLI adalah pendataan berbasis data (by data) yang mencakup seluruh spektrum usaha informal, mulai dari pedagang menetap di luar pasar, pedagang asongan, hingga pelaku jasa seperti tukang jahit dan tambal ban di pinggir jalan.
Anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, H. Syukur, menyambut positif inisiatif tersebut. Pihaknya menyatakan dukungan penuh selama APKLI mampu menjalankan fungsi pembinaan secara konsisten demi memajukan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung kolaborasi ini. Harapan kami, APKLI mampu merangkul seluruh pedagang hingga ke tingkat desa. Sinergisitas ini penting agar sektor UKM kita semakin maju,” ungkap politisi Partai Nasdem tersebut.
Baca juga: BAZNAS Lombok Barat Klarifikasi Dugaan Pungli, Tegaskan Program Edukasi dan Transformasi Mustahik
Lebih lanjut, H. Syukur menekankan pentingnya peran APKLI sebagai mediator proaktif dalam menjaga ketertiban. Ia berharap organisasi dapat mengambil peran edukatif bagi anggota sebelum pihak aparat, seperti Satpol PP, harus melakukan tindakan penegakan aturan.
“Kami berharap pengurus tidak menunggu pemerintah bertindak. Jika ada pedagang yang melanggar aturan, penguruslah yang harus membina terlebih dahulu. Ini penting agar tercipta ketertiban tanpa harus memicu gesekan di lapangan,” tambahnya.
Baca juga: Kapolda NTB Beri Santunan Korban Tersulut Api di Ponpes di Lombok Tengah, Tersangka Segera Diumumkan
Selain penataan, audiensi juga menyoroti kendala klasik yang dihadapi pelaku usaha mikro, yakni akses permodalan. APKLI berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi antara pedagang dengan lembaga keuangan daerah, seperti Bank NTB dan BPR, agar syarat-syarat kredit menjadi lebih aksesibel.
Hingga saat ini, APKLI Lombok Barat telah mencatat sekitar 200 pedagang yang bergabung. Organisasi ini menargetkan jangkauan yang jauh lebih luas hingga mampu merangkul 50.000 pelaku usaha mikro di seluruh wilayah NTB.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, perwakilan Dinas Perdagangan, bagian Aset, serta Satpol PP Kabupaten Lombok Barat. Sinergi ini diharapkan menjadi titik balik bagi para pelaku usaha kecil di Lombok Barat untuk mendapatkan perlindungan dan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih layak di masa depan.
