LOMBOK BARAT, Halontb.com — Operasi Tangkap Tangan (OTT) mengejutkan terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan mengamankan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), pada Senin (20/7/2026) dini hari.
Penangkapan tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah Bupati LAZ menghadiri acara nonton bareng (nobar) final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol.
Baca juga: KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat, 7 Orang Dibawa ke Jakarta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain mengamankan orang nomor satu di Lombok Barat tersebut, tim penyidik KPK juga bergerak cepat melakukan penggeledahan dan penyegelan di sejumlah titik strategis di lingkungan Kantor Bupati Lombok Barat. Pantauan di lokasi menunjukkan garis pembatas KPK berwarna merah-hitam bertuliskan “Dilarang melewati garis batas” terpasang di pintu ruang kerja Bupati.
Penyegelan serupa juga dilakukan di sejumlah ruang kerja pejabat tinggi lainnya, yakni ruang kerja Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Bapenda Lobar, Kepala Bagian PBJ Lobar, serta ruang kerja Direktur Utama PT PAM Giri Menang yang berlokasi di Mataram.
Baca juga: Tingkatkan Standar Pelayanan, ASDP Lembar Resmi Terapkan Sistem Zonasi dan Face Recognition
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, H. Akhmad Saikhu, membenarkan adanya penyegelan oleh lembaga antirasuah tersebut. Ia mengaku sangat terkejut saat tiba di kantor pada Senin pagi pukul 07.30 Wita.
“Yang jelas, pasti kaget kita. Kaget dan blank juga. Ini kan sifatnya mendadak sekali, kita tidak punya firasat apa pun,” ujar Saikhu saat ditemui di ruanganya.
Baca juga: Dua Atlet Putri Lombok Barat Persembahkan Emas di Porprov NTB 2026
Saikhu mengungkapkan, dirinya sempat berada di lokasi yang sama dengan Bupati LAZ untuk menyaksikan laga final Piala Dunia hingga menjelang subuh. Namun, setelah acara nobar selesai dan ia memutuskan pulang ke rumah, ia tidak mengetahui keberadaan sang bupati selanjutnya.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Bupati LAZ. Upaya menghubungi melalui ajudan maupun telepon seluler tidak membuahkan hasil karena nomor kontak bupati sudah tidak aktif.
Meski situasi birokrasi sempat terguncang akibat operasi senyap ini, Pj Sekda menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia memastikan roda pemerintahan akan terus berputar demi melayani masyarakat Lombok Barat.
“Pemerintahan tetap harus berjalan. Secara administrasi, kepala daerah ada bupati dan wakil bupati. Kami akan memastikan pelayanan publik tetap normal,” tegasnya.
Baca juga: Terkendala Lahan, Pemdes Mekarsari Tunggu Kepastian Pusat Terkait Realisasi KDMP
Terkait status hukum Bupati LAZ maupun detail perkara yang melatarbelakangi OTT ini, Saikhu menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dan komprehensif dari pihak KPK.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail kasus yang menjerat kepala daerah di Nusa Tenggara Barat tersebut. Sementara itu, suasana di kantor Bupati Lombok Barat terpantau dijaga ketat oleh sejumlah pihak terkait pasca-tindakan penyegelan tersebut.
