MATARAM, Halontb.com – Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat periode 2026–2029 tidak cukup hanya menghasilkan tujuh nama untuk mengisi kursi komisioner. Lebih dari itu, proses seleksi harus mampu memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman memadai mengenai dunia penyiaran.
Catatan tersebut disampaikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB melalui Sekretarisnya, Herman Zuhdi, yang menyoroti polemik mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID.
Menurut Herman, seluruh 21 calon yang mengikuti seleksi harus memperoleh kesempatan penilaian secara adil, objektif, dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan untuk dinilai secara proporsional akibat proses pengambilan keputusan yang diduga telah mengarah pada nama-nama tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan IJTI NTB tidak berhenti pada mekanisme penetapan tujuh calon. Organisasi jurnalis televisi tersebut juga menyampaikan kekhawatiran mengenai minimnya keterwakilan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pemahaman langsung terhadap industri penyiaran.
Padahal, KPID merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran. Komisionernya dituntut memahami berbagai persoalan yang berkembang di dunia televisi dan radio, termasuk dinamika industri, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkualitas.
“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya,” tegas Herman dalam pernyataan resmi IJTI NTB, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa posisi komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan ataupun kepentingan kelompok tertentu.
Kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang akan mengisi lembaga tersebut.
Menurut Herman, persoalan ini semakin penting karena komisioner KPID nantinya akan berhadapan dengan berbagai kepentingan yang berpotensi memengaruhi independensi lembaga penyiaran.
Mulai dari kepentingan pemilik modal, lembaga penyiaran, hingga tekanan politik yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
Karena itu, komisioner harus memiliki landasan profesionalisme dan integritas yang kuat agar mampu menjalankan kewenangan sesuai aturan.
Di sisi lain, Herman juga meminta agar polemik mekanisme penetapan tujuh calon mendapatkan penjelasan terbuka. Ia menyinggung persoalan yang sebelumnya disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, terkait dugaan bahwa tujuh nama telah disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno.
Jika informasi tersebut benar, menurutnya, publik perlu mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan, serta apa dasar penilaian yang digunakan.
IJTI NTB juga meminta Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar proses seleksi tidak menyisakan keraguan mengenai independensi dan transparansinya.
Herman menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan tuduhan terhadap gubernur maupun pihak tertentu. Namun, keterbukaan dinilai menjadi jalan untuk memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB,” ujarnya.
IJTI NTB berharap proses seleksi KPID tidak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah komisioner, tetapi juga memastikan kualitas sumber daya manusia yang akan mengemban amanah tersebut.
Sebab, kualitas pengawasan penyiaran di NTB ke depan sangat berkaitan dengan kapasitas dan integritas orang-orang yang terpilih.
Dengan demikian, keterbukaan proses seleksi dan kesetaraan penilaian terhadap seluruh calon menjadi bagian penting untuk membangun KPID yang profesional, independen, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.
Editor : Reza
