Kuta SOS Apresiasi Respons Cepat Polda NTB Tangani Dugaan Kekerasan Seksual terhadap WNA Inggris: Jangan Tunggu Korban Berikutnya
HALO NTB — LOMBOK TENGAH, terlalu berharga untuk hanya dipoles sebagai etalase pariwisata. Pantai yang indah, kawasan Mandalika yang mendunia, hotel dan restoran yang terus tumbuh serta arus wisatawan mancanegara yang semakin ramai memang menjadi wajah Kuta hari ini. Tetapi di balik gemerlap destinasi itu ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
Seberapa siap Kuta melindungi wisatawan ketika sesuatu yang buruk terjadi?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan tersebut kembali mencuat menyusul dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan warga negara Inggris di kawasan Kuta, Lombok Tengah.
Perkara tersebut kini mendapat penanganan aparat penegak hukum. Kuta SOS bersama Founder NTB Solution Center sekaligus pemerhati perempuan NTB, Aishah Mohamed, dan Tim Hukum BATUA Law Office, Rabu (7/10/2026), mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTB.
Kedatangan itu membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar menyampaikan apresiasi atas penanganan sebuah perkara.
Kuta SOS ingin memastikan kasus tersebut tidak berhenti sebagai berita kriminal yang ramai beberapa hari, lalu hilang ditelan arus pemberitaan.
Kasus ini semestinya menjadi momentum untuk bertanya lebih jauh tentang sistem perlindungan wisatawan di salah satu kawasan pariwisata paling strategis di NTB.
Rombongan diterima Direktur Ditres PPA dan PPO Polda NTB, Pudjawati. Pertemuan membahas perkembangan penanganan perkara sekaligus kebutuhan memperkuat perlindungan wisatawan, khususnya di kawasan wisata internasional.
Aishah mengapresiasi respons cepat Polda NTB.
Menurutnya, kecepatan aparat merespons persoalan yang menimpa wisatawan merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan terhadap NTB sebagai destinasi wisata.
“Kami mengapresiasi Polda NTB yang responsif dan bergerak cepat menangani perkara ini. Respons seperti ini penting, bukan hanya memberikan rasa aman kepada korban, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa ketika wisatawan menghadapi persoalan di NTB, ada aparat yang hadir dan hukum bekerja,” kata Aishah.
Namun apresiasi tersebut sekaligus membawa pesan lain: respons setelah kejadian tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan wisatawan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sistem dibangun agar wisatawan tahu harus meminta pertolongan kepada siapa, bagaimana laporan diterima, bagaimana korban didampingi dan bagaimana aparat maupun lingkungan sekitar mampu memberikan respons yang cepat dan tepat.
*Jangan Tunggu Kuta Punya Korban Berikutnya*
Kuta SOS menilai masih ada persoalan yang sering luput dari perhatian.
Tidak semua wisatawan yang mengalami persoalan berani melapor.
Ada persoalan bahasa. Ada ketidaktahuan mengenai prosedur hukum. Ada rasa takut. Ada kekhawatiran menghadapi proses yang asing. Ada pula korban yang mungkin tidak mengetahui ke mana harus mencari pertolongan.
Dalam kasus yang melibatkan wisatawan asing, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks.
Seorang wisatawan yang berada ribuan kilometer dari negara asalnya, tidak memahami bahasa lokal dan sistem hukum Indonesia, tentu berada dalam posisi yang membutuhkan perhatian khusus ketika menghadapi persoalan serius.
Karena itu, membangun destinasi internasional tidak cukup hanya dengan membangun hotel, mempercantik jalan, memperluas promosi dan mengejar angka kunjungan.
Sistem perlindungan manusianya juga harus bertaraf internasional.
“Jangan tunggu ada korban berikutnya baru kita bergerak. Kuta sudah menjadi destinasi internasional. Sistem keamanan dan perlindungannya juga harus semakin siap,” tegas Aishah.
Kalimat tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama.
Sebab pariwisata pada akhirnya bukan sekadar tentang berapa banyak orang datang, tetapi juga tentang apa yang mereka rasakan ketika berada di destinasi tersebut.
Wisatawan mungkin datang karena melihat foto keindahan Mandalika.
Tetapi mereka akan mengingat Kuta berdasarkan pengalaman yang mereka alami.
Dan di era media sosial, pengalaman itu tidak berhenti di Kuta.
Ia dapat dibawa pulang, dibagikan kepada keluarga, komunitas wisatawan, bahkan jutaan orang melalui platform digital.
*Keamanan Bukan Tugas Polisi Semata*
Kuta SOS juga menolak cara pandang bahwa keamanan wisatawan sepenuhnya merupakan urusan kepolisian.
Polisi memang memiliki mandat penegakan hukum. Tetapi pencegahan dan perlindungan wisatawan merupakan tanggung jawab ekosistem yang jauh lebih luas.
Hotel dan penginapan berada di garis depan.
Restoran dan tempat hiburan berinteraksi langsung dengan wisatawan.
Pemandu wisata mengetahui mobilitas wisatawan.
Pengemudi memahami perjalanan mereka.
Masyarakat lokal menjadi bagian dari lingkungan tempat wisatawan beraktivitas.
Dengan kata lain, sistem keamanan destinasi sesungguhnya dibangun oleh banyak tangan.
“Aparat tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat lokal dan pelaku pariwisata harus menjadi bagian dari sistem perlindungan,” ujar Aishah.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan keamanan, melainkan kolaborasi yang konkret.
Misalnya, memperkuat kanal pengaduan yang mudah diketahui wisatawan, memberikan edukasi kepada pekerja pariwisata tentang respons terhadap dugaan kekerasan, memperjelas mekanisme rujukan kepada aparat dan lembaga pendamping, serta memastikan wisatawan asing memiliki akses komunikasi yang mudah ketika membutuhkan pertolongan.
*Petugas yang Bisa Bahasa Inggris, Bukan Kemewahan*
Kuta SOS juga menyoroti kebutuhan petugas yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
Untuk kawasan yang menargetkan wisatawan internasional, kemampuan tersebut semestinya tidak dipandang sebagai fasilitas tambahan.
Itu adalah kebutuhan dasar.
Lebih jauh, keberadaan petugas perempuan maupun personel yang memiliki perspektif perlindungan perempuan dan korban kekerasan juga dinilai penting.
Sebab ketika seseorang datang untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual, yang dibutuhkan bukan hanya formulir laporan.
Ia membutuhkan rasa aman.
Ia membutuhkan seseorang yang mau mendengar.
Ia membutuhkan komunikasi yang tidak membuatnya merasa disalahkan.
Dan yang paling penting, ia membutuhkan keyakinan bahwa laporannya ditangani secara serius.
“Bayangkan seorang wisatawan perempuan mengalami kekerasan. Dia takut, tidak memahami bahasa kita dan tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Pada kondisi seperti itulah kita membutuhkan petugas yang mampu berkomunikasi dan membuat korban merasa aman untuk bercerita,” kata Aishah.
Di titik inilah kualitas pelayanan hukum bertemu dengan kualitas pelayanan pariwisata.
Keduanya tidak seharusnya dipisahkan.
Jangan Biarkan Ulah Oknum Merusak Rezeki Banyak Orang
Ada kekhawatiran yang lebih besar di balik isu tersebut: jangan sampai dugaan perbuatan satu orang kemudian menyeret citra seluruh destinasi.
Aishah mengingatkan, jutaan kepentingan ekonomi masyarakat bergantung pada keberlangsungan sektor pariwisata.
“Jangan karena perbuatan satu oknum kemudian citra pariwisata kita ikut rusak. Pariwisata adalah piring nasi kita. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini. Karena itu, kita harus menjaganya bersama,” tegasnya.
Pesan ini penting.
Membicarakan keamanan Kuta bukan berarti menyatakan Kuta sebagai destinasi yang tidak aman.
Justru sebaliknya.
Destinasi yang dewasa adalah destinasi yang berani mengakui adanya persoalan dan memperbaiki sistem ketika menemukan celah.
Tidak ada kawasan wisata yang dapat menjamin tidak akan pernah terjadi tindak kriminal.
Tetapi destinasi yang serius dapat memastikan bahwa ketika sebuah persoalan terjadi, korban tidak dibiarkan sendirian dan negara hadir melalui aparatnya.
Dari “Beautiful Destination” Menjadi “Safe Destination”
Selama bertahun-tahun, promosi pariwisata NTB bertumpu pada keindahan alam, budaya dan pengalaman wisata.
Itu penting.
Tetapi persaingan destinasi wisata dunia semakin bergeser.
Wisatawan tidak hanya mencari tempat yang indah. Mereka mencari destinasi yang nyaman, aman, inklusif, mudah diakses dan memiliki tata kelola yang dapat dipercaya.
Karena itu, Kuta tidak cukup hanya menjadi beautiful destination.
Kuta harus bergerak menjadi safe destination.
Dan keamanan itu bukan sekadar kehadiran petugas berseragam.
Keamanan adalah ketika seorang wisatawan tahu nomor yang harus dihubungi.
Keamanan adalah ketika laporan ditanggapi.
Keamanan adalah ketika korban tidak takut bercerita.
Keamanan adalah ketika masyarakat tidak menutup mata.
Keamanan adalah ketika pelaku usaha pariwisata tahu apa yang harus dilakukan.
Dan keamanan adalah ketika hukum bekerja tanpa melihat apakah korban itu warga lokal atau wisatawan asing.
Pariwisata Adalah Piring Nasi Kita
Pada akhirnya, pesan Kuta SOS sederhana tetapi sangat strategis:
Jika pariwisata adalah piring nasi masyarakat, maka keamanan wisatawan adalah salah satu tangan yang harus menjaga piring tersebut agar tidak jatuh.
Pemerintah daerah, kepolisian, aparat di tingkat lokal, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas pariwisata memiliki kepentingan yang sama.
Bukan hanya menjaga nama Kuta.
Tetapi menjaga masa depan ekonomi masyarakat yang hidup dari pariwisata.
Kuta SOS berharap kasus dugaan kekerasan seksual tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengaduan, edukasi, pendampingan dan respons cepat di kawasan wisata NTB.
Bukan untuk menakut-nakuti wisatawan.
Bukan pula untuk menciptakan stigma terhadap Kuta.
Tetapi untuk mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat kepada dunia:
NTB terbuka untuk wisatawan. NTB ramah terhadap wisatawan. Dan ketika wisatawan menghadapi persoalan, NTB tidak akan membiarkan mereka menghadapinya sendirian.
Aishah menegaskan, Kuta sudah memiliki modal terbesar: keindahan dan daya tarik yang membuat dunia datang.
Kini yang harus diperkuat adalah sistem yang membuat mereka merasa aman untuk kembali.
“Kuta sudah dikenal dunia karena keindahannya. Sekarang tugas kita bersama memastikan Kuta juga dikenal sebagai tempat yang aman dan ramah, serta memiliki sistem yang siap membantu ketika wisatawan menghadapi masalah. Pariwisata adalah piring nasi kita, maka menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Aishah.
