MATARAM, Halontb.com – Polemik pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bantahan pengurus KONI KSB atas laporan dugaan penyimpangan anggaran yang telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB justru memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Sorotan kali ini mengarah pada besaran anggaran, efektivitas audit Inspektorat, hingga pertanggungjawaban dana sejumlah cabang olahraga (cabor) yang sebelumnya direncanakan berlangsung di KSB.
Ketua Pengprov Kickboxing Indonesia NTB, Junaidi Kasum, S.Sos., menilai penjelasan Ketua KONI KSB berinisial AL belum menyentuh persoalan utama yang dilaporkannya kepada Kejati NTB pada 5 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Junaidi, substansi laporan bukan semata-mata menyangkut ada atau tidaknya laporan pertanggungjawaban (LPJ), melainkan apakah seluruh uang yang diterima benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan didukung transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Audit Juli, Anggaran APBD Perubahan Dipertanyakan
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pernyataan KONI KSB yang menyebut telah mengajukan audit kepada Inspektorat pada 28 Juli 2026.
Junaidi mempertanyakan sejauh mana pemeriksaan tersebut dilakukan. Sebab, menurut informasi yang disampaikannya, sebagian anggaran melalui APBD Perubahan (APBDP) baru dicairkan setelah permintaan audit tersebut diajukan.
Kondisi itu, kata dia, perlu mendapat penjelasan agar tidak muncul kesimpulan prematur bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah diperiksa secara menyeluruh.
“Kalau permintaan audit dilakukan pada Juli, sementara sebagian anggaran APBD Perubahan baru dicairkan setelahnya, tentu harus jelas apa saja yang diperiksa. Apakah hanya dokumen yang tersedia saat itu atau seluruh penerimaan dan realisasi anggaran sampai kegiatan selesai?” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kelengkapan administrasi tidak serta-merta membuktikan kebenaran sebuah transaksi.
Bahkan, Junaidi mengungkapkan adanya dugaan sejumlah kuitansi dan nota pengeluaran yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap pihak penyusun LPJ, penerima pembayaran, hingga keberadaan barang dan jasa yang tercatat dalam dokumen pengeluaran.
Dengan demikian, pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada pencocokan berkas administratif, tetapi juga menguji kebenaran transaksi secara faktual.
Rp396 Juta untuk Kickboxing, Setelah Dipindahkan ke Mataram Bagaimana Pertanggungjawabannya?
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah anggaran penyelenggaraan cabang olahraga Kickboxing.
Dalam dokumen perencanaan, kebutuhan anggaran Kickboxing saat KSB masih ditetapkan sebagai tuan rumah tercatat sebesar Rp396.176.000.
Namun, pertandingan akhirnya dipindahkan ke Kota Mataram berdasarkan surat resmi dan persetujuan KONI Provinsi NTB.
Perubahan lokasi tersebut kemudian menjadi titik penting yang dipertanyakan Junaidi. Ia meminta penjelasan mengenai berapa anggaran yang sudah digunakan, berapa yang tidak direalisasikan, serta bagaimana pencatatan dan pertanggungjawabannya setelah pertandingan tidak lagi dilaksanakan di KSB.
Menurutnya, penjelasan mengenai adanya penghematan akibat pemindahan lokasi belum cukup menjawab persoalan tersebut.
“Kalau memang terjadi penghematan, harus dibuka secara jelas. Berapa nilainya, komponen anggaran mana yang tidak digunakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan hanya menyebut penghematan tanpa memperlihatkan perhitungan yang bisa diuji,” tegasnya.
Ia juga menyebut pertandingan Kickboxing di Mataram memperoleh dukungan pembiayaan dari KONI Provinsi NTB serta dana pribadi pihaknya. Karena itu, menurut Junaidi, sumber pembiayaan dan realisasi pengeluaran perlu dicocokkan agar tidak terjadi pertanggungjawaban ganda.
KSB Dua Cabor, Lombok Tengah Sembilan dan Lombok Barat Delapan
Perbandingan penyelenggaraan Porprov di tiga kabupaten menjadi salah satu alasan Junaidi mempertanyakan proporsionalitas anggaran KONI KSB.
Kabupaten Lombok Tengah tercatat mengikuti 49 cabang olahraga dan menjadi tuan rumah sembilan cabor. Sementara Kabupaten Lombok Barat mengikuti 50 cabor dan menjadi tuan rumah delapan cabor.
Adapun KSB mengikuti 41 cabang olahraga dan semula ditetapkan menjadi tuan rumah tiga cabor, yakni Panahan, Hapkido, dan Kickboxing.
Namun, setelah Kickboxing dipindahkan ke Mataram, KSB pada akhirnya hanya menyelenggarakan dua cabang olahraga.
Ironisnya, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan tiga cabor tersebut sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
Junaidi menilai perbandingan tersebut layak menjadi bahan evaluasi, terutama karena penyelenggaraan pertandingan sebagai tuan rumah juga mendapatkan dukungan dana sharing dari KONI Provinsi NTB.
Artinya, besaran anggaran yang tercantum dalam perencanaan perlu dilihat bersama sumber pembiayaan lainnya, termasuk kontribusi pemerintah daerah dan dukungan KONI provinsi.
Menurutnya, publik berhak mengetahui berapa total dana yang dialokasikan, berapa yang benar-benar dibelanjakan, serta berapa sisa anggaran setelah perubahan lokasi pertandingan.
Porkab Rp2,4 Miliar dan Dugaan Bantuan AMMAN Rp1,5 Miliar Ikut Disorot
Tidak hanya anggaran Porprov 2026, Junaidi juga membawa persoalan pembatalan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) pada akhir 2025 ke dalam rangkaian laporan yang disampaikannya.
Kegiatan tersebut disebut sebelumnya direncanakan dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar. Namun, pelaksanaannya diduga dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk tambahan pembiayaan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda).
Menurut Junaidi, perubahan peruntukan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar kebijakan, mekanisme pengalihan, serta realisasi penggunaannya.
Selain itu, ia mengaku memperoleh informasi mengenai kemungkinan adanya bantuan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) sekitar Rp1,5 miliar.
Informasi tersebut belum terkonfirmasi. Karena itu, Junaidi meminta agar hal tersebut turut ditelusuri untuk memastikan apakah bantuan benar-benar diterima, siapa penerimanya, dan bagaimana penggunaannya.
Seluruh persoalan tersebut, menurutnya, perlu diperiksa secara menyeluruh agar gambaran pengelolaan keuangan KONI KSB dapat diketahui secara utuh.
Kejati NTB Diharapkan Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi
Dalam laporannya, Junaidi mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, mulai dari keputusan resmi penyelenggaraan pertandingan, surat pemindahan lokasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), daftar definitif kontingen, hingga keterangan tertulis atlet mengenai dana yang diterima.
Ia berharap Kejati NTB dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dengan menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LPJ, penerima pembayaran, serta kesesuaian bukti pengeluaran dengan transaksi sebenarnya.
Junaidi juga menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan mesin pertanian combine harvester melalui pokok pikiran DPRD KSB yang disebut telah memasuki tahap penyidikan sejak Januari 2026.
Menurut informasi yang diketahuinya, perkembangan perkara tersebut belum disertai pengumuman penetapan tersangka. Ia berharap penanganan perkara-perkara yang menyangkut penggunaan anggaran publik dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya melihat tumpukan LPJ. Yang harus ditelusuri adalah uangnya ke mana, siapa yang menerima, siapa yang membuat pertanggungjawaban, dan apakah transaksi itu benar-benar terjadi. Kalau semuanya sesuai, tentu harus dibuktikan. Kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” ujarnya.
Junaidi menegaskan, langkah pelaporan yang ditempuhnya bukan untuk membangun polemik tanpa dasar, melainkan meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Kini, publik menunggu bagaimana Kejati NTB dan Inspektorat menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut. Sebab, transparansi penggunaan anggaran olahraga bukan hanya menyangkut administrasi organisasi, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang publik.
Di tengah semangat membangun prestasi olahraga daerah, satu pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah setiap rupiah anggaran Porprov KSB telah digunakan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan?
Halo NTB akan terus memantau perkembangan persoalan ini.
Editor : Reza
