LOMBOK BARAT, Halontb.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI NTB, Daud Azhari, dalam konferensi pers yang digelar di Gerung, Lombok Barat, Jumat (1/5/2026).
Daud Gerung (sapaan akrabnya), yang didampingi oleh jajaran Ketua DPD II KNPI kabupaten/kota se-NTB, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPI NTB menggarisbawahi lima poin utama sebagai bentuk desakan kepada pemerintah:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Tinjau Ulang Kebijakan: Meminta pemerintah segera mengevaluasi kembali kenaikan harga BBM non-subsidi.
2. Stabilitas Harga: Menuntut jaminan stabilitas harga kebutuhan pokok pasca-penyesuaian harga BBM.
3. Transparansi Energi: Mendorong transparansi kebijakan energi nasional yang lebih berpihak pada rakyat kecil.
4. Tolak Beban Ekonomi: Menolak segala bentuk kebijakan yang menambah beban ekonomi masyarakat di tengah situasi transisi.
5. Keadilan Ekonomi: Mengingatkan pemerintah bahwa setiap warga negara berhak atas keadilan dan kesejahteraan ekonomi.
“Jangan sampai rakyat di bawah menjadi korban atas kebijakan ini. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna menstabilkan harga bahan pokok,” ujar Daud Azhari di hadapan awak media.
Kemudian terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana aksi massa, Daud Gerung mengonfirmasi bahwa pihaknya memutuskan untuk menunda turun ke jalan pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap aparat penegak hukum dan situasi kondusif di wilayah NTB, mengingat hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
“Kami menghargai rekan-rekan aparat penegak hukum. Hari ini banyak kegiatan mengatasnamakan May Day, sehingga kami memilih untuk menunda aksi yang sebelumnya telah direncanakan melalui flyer dan surat yang beredar,” jelasnya.
Meski melakukan penundaan, Daud menegaskan bahwa perjuangan KNPI NTB tidak berhenti pada pernyataan tertulis. Ia memberikan tenggat waktu (ultimatum) selama satu minggu bagi pemerintah untuk merespons tuntutan mereka.
Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada langkah konkret dari pemerintah, KNPI NTB mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah besar untuk menggelar aksi demonstrasi.
“Kami tunggu sampai seminggu ini. Jika tidak segera ditanggapi, kami akan melanjutkan gerakan dengan turun ke jalan. Titik fokus aksi kami adalah Depo Pertamina Ampenan, Mataram,” tegas Daud.
Saat ini, KNPI NTB terus melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan seluruh elemen pemuda di 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat untuk mempersiapkan langkah selanjutnya jika tuntutan mereka tetap diabaikan.
Editor : Reza
Sumber Berita : Taufik Nagata
