Home / NTB

SOTK Baru Berlaku, Pemprov NTB Lakukan Transisi Besar-Besaran Struktur Birokrasi

- Wartawan

Minggu, 4 Januari 2026 - 03:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pejabat eselon II Pemprov NTB mengikuti prosesi sumpah jabatan usai penerapan SOTK baru yang merampingkan struktur OPD.(Foto: Istimewa)

Pejabat eselon II Pemprov NTB mengikuti prosesi sumpah jabatan usai penerapan SOTK baru yang merampingkan struktur OPD.(Foto: Istimewa)

Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB resmi memasuki fase transisi birokrasi setelah pemberlakuan penuh Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada awal 2026. Kebijakan ini berdampak langsung pada struktur OPD dan posisi pejabat, termasuk status nonjob sementara yang dialami 11 pejabat eselon II.

Penjabat Sekda NTB, Lalu Mohamad Faozal, menyebut kondisi tersebut sebagai konsekuensi logis dari restrukturisasi organisasi, bukan akibat pelanggaran atau kinerja buruk pejabat yang bersangkutan.

“Jabatan mereka hilang karena penggabungan OPD. Rumah jabatannya menyatu, bukan dicabut,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, perubahan nomenklatur dan penggabungan OPD merupakan langkah strategis Pemprov NTB untuk menyesuaikan struktur birokrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Restrukturisasi ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Meski demikian, proses penataan jabatan belum sepenuhnya rampung. Pemerintah daerah masih menunggu persetujuan teknis dari BKN sebagai syarat legal perubahan jabatan ASN. Selama masa transisi ini, sejumlah jabatan strategis diisi oleh pelaksana tugas agar pelayanan publik tidak terganggu.

Faozal juga memastikan bahwa perubahan struktur tidak memengaruhi proses seleksi Sekda NTB yang saat ini tengah berjalan. Beberapa pejabat nonjob bahkan tercatat sebagai peserta seleksi dan tetap mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah NTB menjelaskan bahwa restrukturisasi SOTK bertujuan merampingkan jumlah dinas tanpa menghilangkan fungsi dan tugas pokok. Dari sebelumnya 24 dinas, kini menjadi 20 dinas, sementara jumlah badan tetap tujuh.

“Yang berubah hanya struktur, bukan fungsi. Pemerintahan tetap berjalan,” tutup Faozal.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru