Halontb.com – Sebuah surat somasi yang dikirim atas nama Aliansi Rakyat Menggugat (ALARAM-NTB) mendadak menggegerkan lingkungan SMA Negeri 1 Narmada. Namun alih-alih gentar, Kepala Sekolah Hilwani, S.Pd., M.Pd. justru mempertanyakan niat dan kredibilitas di balik surat tersebut yang menuding pengelolaan dana perpustakaan sekolah penuh penyimpangan.
“Kami sangat terbuka pada kritik, tapi surat ini tak layak disebut somasi. Tidak mencantumkan struktur organisasi yang jelas, apalagi nomor kontak pun tak aktif. Ini seperti surat anonim yang mencoba menciptakan isu tanpa dasar,” ungkap Hilwani saat ditemui wartawan, Kamis (7/8/2025).
Hilwani menyebut langkah yang dilakukan pengirim surat tidak lebih dari upaya “tembak isu” yang tidak punya pijakan fakta. Bahkan, sejumlah aktivis LSM yang biasa mendampingi sektor pendidikan di Lombok Barat ikut menyatakan bahwa mereka tak mengenal nama-nama yang tercantum dalam surat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana Dikelola via SIPlah, Semua Terlacak Digital
Menjawab tuduhan soal mark-up anggaran, Hilwani menegaskan bahwa seluruh belanja sekolah termasuk pengadaan buku perpustakaan dilakukan melalui SIPlah, platform digital resmi pemerintah yang mencatat semua aktivitas belanja sekolah secara transparan.
“Tidak mungkin kami bisa ‘main-main’. Sistem kami terkunci oleh mekanisme yang ketat. Kami punya dokumentasi dan bukti semua transaksi. Kalau mau periksa, ayo, kami siap buka semuanya. Tapi jangan datang bawa surat gelap yang tidak bisa diverifikasi,” tegasnya.
Kebutuhan Besar, Dana Terbatas
SMA Negeri 1 Narmada menampung lebih dari 2.100 siswa, terdiri dari siswa reguler dan peserta didik di sekolah terbuka. Dengan beban operasional yang besar, Hilwani justru menyebut bahwa dana BOS yang diterima masih belum bisa sepenuhnya mengakomodasi semua kebutuhan.
“Kami tidak pernah main mark-up. Yang ada malah, kami sering harus menyesuaikan program karena anggaran yang minim. Kalau tidak dikelola ketat, bisa ambruk. Tapi kami tetap berkomitmen menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan,” jelasnya.
Klarifikasi Dipersilakan, Asal Lewat Jalur Resmi
Hilwani mengaku tidak menolak kritik, bahkan menyambutnya. Namun ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik pun punya etika dan tata cara.
“Kalau niatnya baik, mari datang secara resmi. Ada Inspektorat, ada Dinas Pendidikan, ada mekanisme audit. Jangan menuduh lalu menghilang begitu saja, apalagi dengan narasi di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sekolah Bukan Sasaran Politisasi
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah bukan tempat untuk adu strategi politik atau pencitraan LSM semu. Menurutnya, dunia pendidikan harus steril dari motif-motif lain di luar kepentingan siswa.
“Kami ini pejuang pendidikan, bukan pemain panggung politik. Kalau ada yang mau bantu, mari turun langsung. Tapi jangan rusak nama baik sekolah hanya demi eksistensi semu,” tutupnya dengan nada kecewa namun tegas.
