Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Air Harus Sampai kepada Petani

- Wartawan

Sabtu, 11 Juli 2026 - 08:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Momen bersejarah peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat, oleh Presiden RI Prabowo Subianto Bersama Menko Infrastruktur, Menteri PU, dan pejabat terkait lainnya, Jumat (10/7/2026).(Foto: Diskominfotik NTB)

Momen bersejarah peresmian Bendungan Meninting, Lombok Barat, oleh Presiden RI Prabowo Subianto Bersama Menko Infrastruktur, Menteri PU, dan pejabat terkait lainnya, Jumat (10/7/2026).(Foto: Diskominfotik NTB)

LOMBOK BARAT, Halontb.com  – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh secara serentak dari Bendungan Meninting, Jumat (10/7/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur beserta Forkopimda NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang akan menerima manfaat langsung dari Bendungan Meninting.

Baca juga: Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Santri Tewas Terbakar di Lombok Tengah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden mengingatkan agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan oleh para petani.

“Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara,” tegas Presiden.

Baca juga: Pasca Pemasangan Plang, Sengketa Lahan Wakaf di Kuripan Memanas: Pemdes Klaim Putusan Hukum, Ahli Waris Soroti Prosedur
Presiden mengatakan, pembangunan bangsa merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Menurutnya, sebuah proyek pembangunan dapat dimulai oleh satu pemerintahan dan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kerja besar membangun Indonesia yang harus dihargai sebagai wujud persatuan dalam pembangunan nasional.

“Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa,” ujar Presiden.

Baca juga: Kapolda NTB Kunjungi Polres Lombok Barat, Tegaskan Komitmen “Polri untuk Masyarakat”

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya sebuah infrastruktur, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bendungan harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas dalam mengelola amanah rakyat. Menurutnya, seluruh anggaran pembangunan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Baca juga: Klaim Diintimidasi Saat Rekaman HUT Gubernur, Kubu Daud Gerung Ancam Ambil Alih Gedung KNPI NTB dan Boikot Porprov

Kepada para kepala daerah dan seluruh pemimpin, Presiden juga berpesan agar memimpin dengan ketulusan dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

“Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat,” pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa lima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Baca juga: Kapolda NTB Beri Santunan Korban Tersulut Api di Ponpes di Lombok Tengah, Tersangka Segera Diumumkan

Lima bendungan tersebut meliputi Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik, didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mereduksi risiko banjir pada kawasan seluas sekitar 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui potensi PLTA sebesar 9,6 megawatt dan PLTS terapung sebesar 346 megawatt.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Program MBG

Khusus Bendungan Meninting, bendungan ini mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen setiap tahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100.000 jiwa, serta membantu mengurangi potensi banjir di wilayah Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram. Kehadirannya juga mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang selama bertahun-tahun terjadi pada musim kemarau.

Menteri PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bendungan tidak diukur dari selesainya konstruksi semata, melainkan dari kemampuannya mengalirkan air hingga ke lahan pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peresmian Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Dengan memastikan air benar-benar sampai kepada petani, pembangunan bendungan diharapkan menjadi penggerak peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya swasembada pangan Indonesia.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna
Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer
Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya
12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat
Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem
Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember
Dewas RSUD Tripat Disorot, DPRD Lombok Barat Desak Evaluasi Menyeluruh
Usai KPK Tangkap Bupati LAZ, DPRD Soroti Kinerja Inspektorat: Kok Bisa Temuan Nihil Saat Dugaan Korupsi Besar Dibongkar?

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:45 WITA

NasDem Bantah Dugaan Aliran Dana di Balik Sikap Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Lombok Barat

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Senin, 3 Agustus 2026 - 05:59 WITA

Dewas RSUD Tripat Disorot, DPRD Lombok Barat Desak Evaluasi Menyeluruh

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:40 WITA

Sebelum Kena OTT KPK, LAZ Disebut Diam-diam Lobi Kursi Ketua Gerindra NTB saat Masih Pimpin PAN

Berita Terbaru