Home / NTB

Tambang Emas Ilegal Sekotong Disegel KPK, Negara Rugi Triliunan Rupiah: Ada Konspirasi Besar di Baliknya?

- Wartawan

Minggu, 6 Oktober 2024 - 13:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK mendampingi Pemprov NTB menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. (Dok KPK)

KPK mendampingi Pemprov NTB menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. (Dok KPK)

Langkah Tegas KPK: Akhir dari Kecerobohan Pengelola IUP?

Sebagai langkah tegas, KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jabal Nusra dan DLHK NTB, telah memasang plang larangan di lokasi tambang. Setiap aktivitas pertambangan tanpa izin kini resmi dinyatakan ilegal, dan pelaku yang kedapatan melanggar diancam pidana hingga 15 tahun penjara serta denda maksimal Rp10 miliar.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB, Mursal, menegaskan bahwa tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Lombok dan salah satu yang paling merugikan di NTB. Dia juga mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan KPK memberikan dukungan moral penting untuk memberantas kejahatan terorganisir yang sering dibekingi pihak tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami tidak akan mundur. Kehadiran KPK membuat kami lebih percaya diri untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal ini, meski sering ada yang mem-backing,” ujar Mursal dengan tegas.

Akankah tindakan berani KPK ini menghentikan praktik tambang ilegal yang telah merugikan negara triliunan rupiah? Atau justru mengungkap lebih banyak jaringan konspirasi di baliknya? Yang jelas, penyegelan ini menjadi awal dari pertarungan besar melawan mafia tambang di NTB.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru