Kondisi ini semakin memperburuk reputasi pemerintah daerah, yang dianggap lamban dan tidak mampu mengendalikan situasi. Dengan ketidakpastian yang meliputi, apakah benar ada TKA yang bekerja tanpa izin atau tidak, warga merasa dikhianati oleh mereka yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.
Pj Gubernur NTB, Hassanudin, berada di bawah tekanan berat untuk segera meredam situasi ini sebelum meledak menjadi konflik besar yang mengancam keamanan daerah. Namun, dengan perbedaan suara yang mencolok antara Disnakertrans dan Imigrasi, langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menenangkan amarah warga? Apakah warga Sekotong benar-benar akan berontak, ataukah pemerintah mampu menenangkan mereka sebelum keadaan semakin kacau?
Waktu berjalan cepat, dan keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan nasib Sekotong dan stabilitas di Lombok Barat. Pemerintah dituntut untuk bertindak tegas dan transparan sebelum situasi yang sudah panas ini berubah menjadi bencana yang tak terkendali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman : 1 2
