Prabowo Usul Hemat Rp15 T dari Perjalanan Dinas, Menteri Malah Minta Tambah Anggaran

- Wartawan

Sabtu, 7 Desember 2024 - 09:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Potret Presiden RI Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024. (Dok. Tim Kantor Komunikasi Kepresidenan)

Potret Presiden RI Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024. (Dok. Tim Kantor Komunikasi Kepresidenan)

Halontb.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengusulkan penghematan anggaran negara sebesar Rp15 triliun dengan mengurangi biaya perjalanan dinas luar negeri para pejabat negara. Dalam pidatonya pada Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024, Prabowo menyampaikan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas pejabat-pejabat di Indonesia mencapai 3 miliar dolar atau sekitar Rp47,8 triliun.

“Hitungan kita perjalanan luar negeri saja untuk pejabat-pejabat 3 miliar dolar, saya minta dikurangi 50 persen saja, kalau bisa dikurangi kita bisa hemat Rp15 triliun,” ucap Prabowo.

Usulan ini bertujuan agar anggaran yang berhasil dihemat dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti bendungan, irigasi, dan sekolah. Meski demikian, para menteri di kabinet Prabowo justru mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program-program mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah menteri, seperti Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menginginkan anggaran kementeriannya yang saat ini sebesar Rp64 miliar dapat ditingkatkan menjadi Rp20 triliun, sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengusulkan tambahan Rp48,4 triliun untuk pembangunan rumah. Bahkan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) dapat mencapai Rp100 triliun pada tahun 2025.

Prabowo, yang dalam pidato tersebut juga meminta para menteri untuk “puasa” dan mengurangi perjalanan dinas demi penghematan anggaran, menegaskan bahwa penghematan tersebut penting untuk mewujudkan pembangunan yang lebih besar. “Tolong para menteri puasa dulu, puasanya lima tahun,” tegas Prabowo.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Iwan Slenk Tegaskan Gubernur NTB Tak Terkait Unsur Gratifikasi, Desakan Pemanggilan Dinilai Prematur
Jelang Ramadan, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan Sumbawa dan Siagakan Ratusan Personel
Vonis 8 Tahun untuk Rosiady, Penasihat Hukum: “Tidak Ada Satu Rupiah Pun Uang Negara Keluar”
Gibran ke Lombok Tengah: Sambangi Pesantren, Nikmati Makan Siang Bareng Santri dan Tuan Guru
Ketua Liga NWDI: Indonesia Jangan Bungkam, Saatnya Prabowo Pimpin Gerakan Perdamaian Global
Swasembada Pangan Prioritas Pembangunan Nasional
Disangka Sarang Narkoba, Wisma NTB Justru Tunjukkan Keteladanan: Kooperatif, Transparan, dan Bebas dari Pelanggaran
Publik Diminta Tak Risaukan Kembalinya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat: Revisi UU TNI Sama Sekali Tak Memberi Celah

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:33 WITA

Perkuat Karakter dan Kesejahteraan Guru, Gubernur NTB: Jadilah Teladan yang Dicintai Murid

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:01 WITA

NIP dan Gaji Puluhan PPPK Paruh Waktu Lobar Macet, DPRD Desak BKD Segera Tuntaskan Administrasi

Rabu, 6 Mei 2026 - 12:49 WITA

Nasib 1.632 Guru Honorer Lobar di Ujung Tanduk, Sasaka Nusantara Siapkan ‘Perang’ Advokasi hingga ke Pusat

Senin, 27 April 2026 - 08:28 WITA

Inspiratif! Kepala MAN Lobar Beri Apresiasi dan Penghargaan bagi Dua Atlet Pencak Silat Peraih Medali

Senin, 27 April 2026 - 08:25 WITA

Siswa MAN Lombok Barat Sabet Dua Medali di Mataram Open Pencak Silat Tournament 2026

Kamis, 16 April 2026 - 05:16 WITA

Sentuh Hati Ratusan Siswa di Mataram, Mendes PDT: Doa Orang Tua Adalah ‘Jalan Tol’ Menuju Sukses

Selasa, 14 April 2026 - 09:31 WITA

Sekolah Rakyat di NTB, Hadirkan Pendidikan Aman, Ramah bagi Anak dan Kelompok Rentan

Senin, 13 April 2026 - 17:06 WITA

Dari Proyek ke Dampak, Satker Prasarana Strategis NTB Ubah Arah Pembangunan Lebih Berorientasi Publik

Berita Terbaru