RSUD Gerung Disorot: Kisah Pilu Munawar yang Menahan Sakit Selama 5 Jam Demi Mengantre Obat

- Wartawan

Selasa, 31 Maret 2026 - 15:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana antrean pasien di bagian farmasi RSUD Patut Patuh Patju Gerung yang dikeluhkan memakan waktu berjam-jam.(Foto: Dok. Taufik Natanagara)

Suasana antrean pasien di bagian farmasi RSUD Patut Patuh Patju Gerung yang dikeluhkan memakan waktu berjam-jam.(Foto: Dok. Taufik Natanagara)

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Patut Patuh Patju (Gerung) kembali menjadi buah bibir. Fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini diterpa keluhan terkait lambatnya sistem farmasi serta dugaan prosedur administratif yang dianggap tidak berpihak pada pasien.

H. Munawar (48), warga Dusun Beremi, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, membagikan pengalaman pahitnya saat melakukan kontrol rutin penyakit paru pada Senin (30/03/2026). Datang sejak pukul 07.30 WITA, Munawar harus menelan kekecewaan karena proses pengambilan obat memakan waktu hingga lebih dari lima jam.

“Saya selesai diperiksa dokter spesialis sekitar jam 10.30 WITA dan langsung menyerahkan resep ke farmasi. Namun, obat baru saya terima pukul 15.21 WITA. Ini sangat keterlaluan dan tidak manusiawi bagi pasien yang sedang sakit,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai manajemen pelayanan di bagian farmasi dan loket pendaftaran sangat lemah, sehingga hak pasien untuk mendapatkan layanan yang cepat dan nyaman terabaikan.

Selain masalah antrean, muncul dugaan perlakuan berbeda antar wilayah (diskriminasi). Munawar menyoroti adanya program pengiriman obat via jasa ekspedisi (JNT) yang terkesan diprioritaskan bagi pasien di wilayah Kecamatan Gerung.

“Ada kesan pasien di wilayah Gerung diistimewakan agar tidak mengantre dengan opsi kirim obat, sementara pasien dari kecamatan lain harus menunggu berjam-jam di lokasi. Perbedaan perlakuan ini harus dijelaskan oleh pihak manajemen,” tambahnya.

Keluhan Munawar tidak berhenti di situ. Ia juga mengungkap pengalaman buruk keluarganya saat mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) pada 16 Maret 2026 lalu di jalur Bypass Beremi.

Saat itu, pihak RSUD menolak klaim BPJS dengan alasan pasien laka lantas wajib menyertakan Laporan Polisi (LP) agar bisa ditanggung. Akibatnya, keluarga dipaksa membayar sebagai pasien umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski akhirnya pihak Direktur dan Humas RSUD memberikan kebijakan pengembalian biaya sebesar 50 persen setelah dilakukan koordinasi, Munawar tetap menyayangkan sistem yang berbelit tersebut.

“Saya beruntung bisa berkomunikasi dengan Direktur sehingga ada kebijakan pengembalian biaya setengahnya. Tapi bagaimana dengan masyarakat kecil lainnya yang tidak punya akses komunikasi ke pimpinan rumah sakit? Apakah mereka harus menanggung beban biaya penuh di tengah musibah?” pungkasnya.

Menanggapi rentetan keluhan ini, publik mendesak Pemerintah Daerah Lombok Barat dan Dewan Pengawas RSUD Gerung untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.

Warga menyampaikan tiga tuntutan utama guna memperbaiki layanan kesehatan, yakni percepatan digitalisasi sistem farmasi untuk mengurai antrean panjang, peningkatan transparansi layanan guna menghapus praktik diskriminatif antarwilayah, serta sosialisasi prosedur BPJS terkait penjaminan kecelakaan agar pasien tidak langsung terbebani biaya umum saat kondisi darurat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Patut Patuh Patju belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan teknis di bagian farmasi maupun kebijakan administrasi pasien laka lantas tersebut.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Sumber Berita : Taufik Natanagara

Berita Terkait

Cegah Stunting Sejak dalam Kandungan, Ini Pesan Muazzim Akbar kepada Masyarakat
RSUD Tripat Resmi Buka Layanan Cath Lab, Pemasangan Ring Jantung Perdana Didampingi RSJPD Harapan Kita
BGN Hentikan Operasional SPPG di Lombok Tengah Usai 352 Siswa Diduga Keracunan MBG
Gandeng Australia, NTB Terapkan Teknologi AI di Posyandu untuk Deteksi Dini Risiko Ibu Hamil
Viral Keluhan Pelayanan di Medsos, RSUD Tripat Gerung Minta Maaf dan Janjikan Evaluasi Total
Babak Baru RSUP NTB: Lepas dari Beban Utang, Siap Naik Kelas Jadi RS Pendidikan Unggulan
Apresiasi Baksos FK Unram, Kades Perampuan: Ini Bukti Nyata Kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial untuk Warga
Dukung Ketegasan BGN Tutup 29 SPPG di Lobar, Wabup Nurul Adha: Langkah Nyata Jaga Standar Gizi Nasional

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru