Halontb.com – Dugaan praktik curang dalam proyek pembangunan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram semakin mencuat. Forum Rakyat NTB menemukan fakta mencengangkan bahwa bangunan yang belum selesai dan cacat secara struktural telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO).
Padahal, di lapangan, proyek ini masih jauh dari kata rampung. Beberapa bagian bangunan rusak, pilar tampak tidak kokoh, bahkan indikasi pengurangan kualitas material semakin jelas terlihat.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, SH, mengecam keras praktik ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mungkin PHO dilakukan ketika proyek belum selesai? Ini jelas permainan oknum yang ingin mempercepat pencairan dana tanpa memastikan mutu konstruksi. Kami akan pastikan kasus ini diusut hingga tuntas!” ujarnya.
Ada Unsur Kesengajaan?
Mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PHO hanya bisa dilakukan jika proyek telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam kontrak. Jika dilakukan dalam kondisi proyek belum selesai, maka ada dugaan:
•Manipulasi administrasi untuk mempercepat pencairan dana.
•Pengabaian standar konstruksi yang bisa berakibat pada ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
•Penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan negara dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Bahkan, dalam investigasi Forum Rakyat NTB, terdapat indikasi bahwa ada oknum yang sengaja mengatur PHO ini meskipun proyek masih bermasalah.
Pihak Terkait Menghindar, Semakin Mencurigakan
Saat Forum Rakyat NTB berusaha meminta klarifikasi, baik dari kontraktor maupun pihak terkait lainnya, justru yang terjadi adalah sikap bungkam.
Hearing yang dijadwalkan pun tak dihadiri oleh Direktur Utama pihak terkait. Bahkan, saat tim Forum Rakyat NTB mencoba mengabadikan kondisi bangunan sebagai bukti, mereka dihalangi oleh petugas keamanan.
“Jika memang proyek ini transparan dan tidak ada masalah, mengapa harus ada upaya untuk menghalangi akses informasi? Ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan!” ujar Lukman, Sekretaris Forum Rakyat NTB.
Siap Lapor ke Kejati, Tuntut Tindakan Tegas!
Forum Rakyat NTB menegaskan bahwa mereka akan segera melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Kejaksaan Tinggi NTB. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan, mereka telah menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kejelasan atas skandal ini.
“Kami ingin penegakan hukum yang adil. Jika proyek ini benar-benar bermasalah, harus ada konsekuensi bagi pihak yang terlibat. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena ulah segelintir oknum!” pungkas Hendrawan.
Masyarakat kini menunggu, apakah aparat penegak hukum akan segera bertindak atau justru membiarkan skandal ini menguap begitu saja.
