Halontb.com – Aksi mogok massal yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis, 17 April 2025, menjadi bukti nyata bahwa kisis di balik layar platform transportasi online kini tak bisa lagi disembunyikan. Ratusan pengemudi Grab dan ojek online (ojol) menumpahkan kemarahan mereka dengan menyegel kantor Grab NTB di Jalan Selaparang, sekaligus menghentikan aktivitas aplikasi secara serentak di seluruh wilayah provinsi.
Aksi ini bukan sekadar protes dadakan, melainkan akumulasi dari rasa frustasi yang telah mengendap lama. Di balik wajah-wajah letih para pengemudi, tersimpan cerita tentang tarif yang tak masuk akal, potongan tak wajar, dan sistem yang semakin hari justru memiskinkan mereka.
Salah satu titik api penyulut aksi ini adalah implementasi program “paket hemat” dan “slot hemat” yang diterapkan sejak pertengahan April. Program yang diklaim sebagai strategi pemasaran itu, menurut para driver, justru secara sistematis memotong pendapatan mereka tanpa ada transparansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana bisa dari tarif Rp130.000 kami hanya terima Rp60.000? Kemana sisanya?” keluh Danimar, salah satu orator aksi. Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar persoalan uang, tapi tentang keadilan dan keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada pekerjaan ini.
Tak hanya soal potongan, para pengemudi juga menyoroti isu “overload” pengemudi baru yang terus bertambah tanpa batas. Sementara jumlah penumpang stagnan, pendapatan pun makin sulit dibagi. Mereka menuntut moratorium pendaftaran driver baru agar kompetisi tidak menjadi beban yang membunuh pelan-pelan.
Ketua SPN NTB, Lalu Wira Sakti, menyebut bahwa skema bisnis yang diterapkan Grab telah menyimpang dari ketentuan pemerintah. Ia menyodorkan data bahwa potongan yang seharusnya maksimal 15 persen, kini bisa menyentuh angka 40 persen. “Tarif dasar pun tidak pernah disesuaikan dengan kenaikan biaya hidup. Ini bukan hanya merugikan, tapi menyengsarakan,” tegasnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah praktik manipulasi jarak dikenal di kalangan pengemudi sebagai “maaf kilometer” di mana aplikasi mencatat jarak lebih pendek dari yang sebenarnya ditempuh. “Itu artinya, ada bagian kerja kami yang tidak dihargai,” ujar salah satu pengemudi senior.
Yang paling ironis, menurut para peserta aksi, adalah sikap diam manajemen Grab NTB. Tak satu pun perwakilan keluar menemui mereka, bahkan setelah kantor disegel. “Ini menambah bukti bahwa kami dianggap bukan mitra, tapi hanya angka dalam sistem,” kata Danimar dengan getir.
Aksi hari itu mungkin akan dikenang sebagai salah satu titik balik dalam hubungan antara aplikator dan mitra. Sebuah penanda bahwa di balik kemudahan teknologi, ada manusia yang menuntut dihargai. Dan bahwa setiap klik pemesanan seharusnya disertai kesadaran bahwa di baliknya ada nyawa, keluarga, dan harapan.
