Halontb.com – Saat curah hujan tinggi mengguyur Lombok Barat dan banjir mulai menampakkan jejaknya di berbagai titik, Dinas PUPR bergerak tak hanya dengan alat berat dan pekerja lapangan, tetapi juga dengan strategi dan keteguhan hati. Bukan perkara mudah bagi instansi teknis seperti Dinas PUPR untuk menavigasi pembangunan di tengah sempitnya ruang fiskal dan beban harapan warga yang tak kunjung surut.
“Langkah pertama kami adalah memetakan kerusakan akibat banjir. Tidak hanya bangunan irigasi dan saluran, kami bersihkan juga sampah di jembatan-jembatan strategis, termasuk di Dasan Geres,” ujar Kepala Dinas PUPR, Ahad Legiarto, membuka perbincangan dengan nada realistis tapi penuh optimisme.
Ahad tidak menutupi fakta bahwa program revitalisasi drainase secara menyeluruh belum bisa dijalankan. Namun setiap tahun ada perbaikan kecil-kecilan yang tetap dipertahankan. Untuk normalisasi sungai, pihaknya hanya bertindak sebagai mitra aktif dari Balai Wilayah Sungai NT I yang memegang kendali atas kewenangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan jalan juga menjadi prioritas serius. “Dari total 784 kilometer jalan kabupaten, sekitar 272 kilometer masih rusak. Sementara target peningkatan tahunan hanya sekitar 1% atau 7–8 kilometer,” ungkapnya. Target itu disusun berdasarkan kemampuan anggaran yang realistis, bukan sekadar janji politik.
Pada APBD Perubahan 2025, salah satu proyek strategis yang disiapkan adalah peningkatan jalan Tawun–Kedaro di Kecamatan Sekotong. Ruas ini sempat terdampak efisiensi dana dari pusat, namun kini kembali masuk daftar prioritas.
Tak hanya itu, Ahad memastikan keterlibatan aktif PUPR dalam rencana pengembangan Pelabuhan Gili Mas dan Kawasan Ekonomi Baru Lembar, dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi.
“Kami tahu fiskal daerah sangat terbatas. Oleh karena itu, skala prioritas kami rancang berbasis Musrenbang. Itulah suara nyata dari masyarakat,” tegasnya.
Meski beberapa paket proyek terkena refocusing, Ahad menyatakan bahwa komunikasi terus dijaga dengan semua stakeholder. “Kami tak ingin pelayanan infrastruktur dasar terganggu. Koordinasi dan komitmen tetap jalan,” ujarnya menutup sesi wawancara.
