Halontb.com – Anggota DPRD NTB, Megawati Lestari, menjadi sorotan setelah pernyataannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian NTB dinilai merendahkan masyarakat Pulau Sumbawa. Pernyataannya yang mempertanyakan alokasi anggaran pertanian di Pulau Sumbawa dengan nada tinggi dianggap tidak hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi rasis.
Gelombang protes pun bermunculan. Anggota DPRD NTB dari Dapil Sumbawa-KSB, Rusli Manawari, meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB segera mengambil tindakan atas pernyataan tersebut. Menurutnya, seorang wakil rakyat harus berbicara dengan hati-hati, apalagi dalam forum resmi seperti RDP.
“Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat yang merasa tersinggung dengan ucapan Megawati. Ini bukan sekadar kritik biasa, tapi sudah menyentuh ranah penghinaan dan rasisme,” ujar Rusli, Kamis (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rusli menegaskan bahwa Pulau Sumbawa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan program pertanian, sebagaimana daerah lain di NTB. Ia menyoroti bahwa jika perdebatan soal keadilan anggaran terus digoreng dengan sentimen daerah, hal itu justru bisa merusak keharmonisan NTB sebagai satu kesatuan wilayah.
“Kami bisa saja mempermasalahkan pembagian hasil tambang yang lebih banyak ke Lombok. Tapi kami tidak ingin berpikir sektoral karena kami ber-NTB. Megawati harus memahami bahwa keadilan itu tidak bisa diukur hanya dari satu sudut pandang,” tegasnya.
Sikap senada juga disampaikan oleh Iwan Pandjinata, anggota DPRD NTB dari dapil yang sama. Ia menilai pernyataan Megawati sudah di luar batas dan harus dipertanggungjawabkan.
“Ucapan semacam ini bisa memicu ketegangan sosial. Kami tidak ingin ada perpecahan di NTB hanya karena seorang legislator berbicara tanpa mempertimbangkan dampaknya. BK harus turun tangan,” kata Iwan dengan tegas.
Polemik ini mencuat setelah video pernyataan Megawati dalam RDP viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mempertanyakan mengapa alokasi anggaran pertanian lebih banyak diarahkan ke Pulau Sumbawa dibandingkan ke daerah penghasil utama cukai tembakau seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Namun, nada tinggi dan cara penyampaiannya justru menuai kecaman luas karena dinilai melecehkan masyarakat Pulau Sumbawa.
Di tengah desakan agar BK DPRD NTB mengambil tindakan, Megawati Lestari memilih bungkam. Hingga berita ini ditulis, ia belum memberikan klarifikasi atau tanggapan atas kontroversi yang menjeratnya.
Kini, sorotan tertuju pada BK DPRD NTB. Apakah lembaga ini akan bersikap tegas terhadap dugaan ujaran rasisme di parlemen daerah, atau membiarkan kontroversi ini berlalu tanpa konsekuensi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan sejauh mana DPRD NTB menjaga marwah kelembagaannya dan kepercayaan publik.
