SUMBAWA BARAT, HALONTB.COM – Ketika sebuah proyek pembangunan menjadi sorotan media, jawaban yang semestinya muncul adalah keterbukaan. Dokumen pekerjaan dibuka, spesifikasi dijelaskan, dan hasil pekerjaan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, polemik pemberitaan proyek peningkatan drainase di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) justru berkembang menjadi persoalan serius setelah dua wartawan melaporkan dugaan intimidasi ke kepolisian.
Kasus tersebut kini bergulir di Polres Sumbawa Barat. Penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), sementara pemeriksaan terhadap pelapor telah dilakukan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya akan dilanjutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan mengenai sebuah berita. Ada pertanyaan lebih besar yang perlu dijawab: bagaimana pejabat publik dan pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah seharusnya menyikapi kritik jurnalistik?
Pemberitaan Proyek Menjadi Awal Polemik
Peristiwa yang dipersoalkan terjadi pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 17.30 WITA di kediaman Sudirman Bogie, seorang wartawan di Lingkungan Arab Kenangan Bawah, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang.
Menurut keterangan Bogie, kediamannya didatangi sejumlah orang yang terdiri dari seorang oknum anggota DPRD KSB, pegawai Dinas Perkim, kontraktor, dan pengawas proyek.
Kedatangan mereka diduga berkaitan dengan pemberitaan mengenai proyek peningkatan drainase di wilayah Arab Kenangan yang mengangkat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
Bogie mengaku mempertanyakan alasan kedatangan rombongan tersebut. Ia juga menyebut telah menjelaskan bahwa berita yang dipersoalkan bukan diterbitkan oleh media miliknya.
Namun, menurut keterangannya, pertemuan tersebut berlanjut pada permintaan agar dirinya menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas media penerbit berita tersebut.
Situasi itulah yang kemudian mendorong Bogie bersama Riyan Kiswanto menempuh jalur hukum.
Laporan resmi disampaikan ke Polres Sumbawa Barat pada Rabu (11/11/2026), dengan empat pihak dilaporkan terkait dugaan intimidasi dan intervensi terhadap kerja jurnalistik.
SP2HP Terbit, Proses Hukum Masih Berjalan
Dalam perkembangan penanganan laporan, penyidik Satreskrim Polres KSB telah menerbitkan SP2HP pada Sabtu (14/11/2026).
Bogie menyampaikan bahwa dirinya telah menerima surat tersebut dan menjalani pemeriksaan lebih dari dua jam untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya.
Kasatreskrim Polres KSB IPTU Firman Rinaldi membenarkan penerbitan SP2HP. Ia memastikan perkara masih ditangani dan penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian.
Tahapan ini patut menjadi perhatian. Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan tekanan terhadap wartawan, penyidik perlu memastikan setiap fakta diperiksa secara menyeluruh.
Keterangan pelapor harus diuji, pihak yang dilaporkan perlu diberi ruang memberikan penjelasan, dan setiap bukti harus diperiksa tanpa keberpihakan.
Status hukum masing-masing pihak juga harus dihormati. Laporan polisi tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah.
Ketika Kritik Dianggap Mengganggu
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap pembangunan bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru kritik merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan.
Proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara atau daerah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Karena itu, apabila muncul pertanyaan mengenai spesifikasi, kualitas, volume, atau pelaksanaan pekerjaan, pihak terkait seharusnya memberikan jawaban berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.
Anggota DPRD memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dinas teknis bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan sesuai kewenangannya. Sementara kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak.
Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak seharusnya dikaburkan ketika muncul kritik terhadap proyek.
Jika pemberitaan dinilai keliru, mekanisme hak jawab dan hak koreksi telah tersedia. Jika terdapat dugaan pelanggaran etik jurnalistik, mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers juga dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Mendatangi wartawan untuk meminta penjelasan bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Namun, apabila dalam prosesnya terdapat tindakan yang mengandung unsur ancaman, tekanan, atau penghalangan kerja jurnalistik, hal tersebut harus diperiksa secara serius berdasarkan bukti.
UU Pers Memberikan Perlindungan Sekaligus Tanggung Jawab
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Tetapi perlindungan tersebut juga berjalan bersama kewajiban profesional media.
Pasal 5 mengatur kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah, melayani hak jawab, dan melayani hak koreksi.
Dengan demikian, kemerdekaan pers bukan berarti wartawan bebas dari kritik. Sebaliknya, pejabat publik juga tidak dapat menjadikan ketidaksetujuan terhadap pemberitaan sebagai alasan untuk menekan kerja jurnalistik.
Kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dihormati.
Substansi Proyek Drainase Jangan Sampai Tenggelam
Di tengah ramainya persoalan dugaan intimidasi, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian: proyek drainase yang menjadi awal polemik.
Apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis? Apakah volume dan kualitas pekerjaan sesuai kontrak? Bagaimana pengawasan dilakukan? Dan apakah hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka.
Dinas Perkim KSB dan pihak pelaksana proyek memiliki ruang untuk menjelaskan seluruh aspek pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, dan kondisi fisik di lapangan.
Jika ditemukan kekurangan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan harus berjalan.
Jangan sampai polemik mengenai dugaan intimidasi justru membuat substansi pembangunan yang seharusnya diawasi publik menghilang dari perhatian.
Sebab, kepentingan masyarakat bukan hanya mengetahui siapa yang berselisih dengan wartawan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Jabatan Publik Tidak Seharusnya Alergi terhadap Kritik
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar.
Pejabat pemerintah dan wakil rakyat harus siap menghadapi pertanyaan, kritik, serta pengawasan masyarakat melalui pers.
Kritik tidak selalu menyenangkan. Namun, dalam pemerintahan yang terbuka, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang sehat.
Kini, proses hukum di Polres Sumbawa Barat menjadi salah satu jalan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Publik menunggu bukan hanya kelanjutan pemeriksaan, tetapi juga kejelasan mengenai dugaan intimidasi dan transparansi proyek yang menjadi latar belakang persoalan.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan tegaknya hukum, kebebasan pers, dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.
Halo NTB akan terus menelusuri perkembangan kasus ini serta persoalan proyek drainase yang menjadi awal munculnya polemik.









