Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat

- Wartawan

Jumat, 20 November 2026 - 23:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muh. Zulkifli Said, Aspidsus Kejati NTB, menyampaikan penjelasan terkait perkembangan penyidikan perkara pembiayaan Bank NTB Syariah senilai Rp11 miliar.(Foto.Istimewa)

Muh. Zulkifli Said, Aspidsus Kejati NTB, menyampaikan penjelasan terkait perkembangan penyidikan perkara pembiayaan Bank NTB Syariah senilai Rp11 miliar.(Foto.Istimewa)

LOMBOK BARAT,HALO NTB.COM – Proyek pengadaan dua unit mesin pengolahan sampah berteknologi Manajemen Sampah Zero (Masaro) di Kabupaten Lombok Barat senilai Rp20 miliar kini berada dalam pendalaman aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut, sekaligus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perkembangan ini disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Zulkifli Said, pada Rabu (18/11/2026). Koordinasi dengan KPK dilakukan untuk memastikan apakah proyek Masaro masuk dalam lingkup perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menyeret Bupati nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ).

Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya masih mendalami perkembangan perkara tersebut sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi, kita lihat perkembangan kasusnya (LAZ). Bahasanya kita masih pendalaman,” kata Zulkifli.

Apabila pengadaan mesin Masaro ternyata menjadi bagian dari objek perkara yang ditangani KPK, Kejati NTB tidak akan melanjutkan penanganan perkara yang sama. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, menerangkan bahwa penyelidikan tidak bisa hanya mengandalkan laporan masyarakat. Tim kejaksaan perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi alat, mengumpulkan dokumen, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, dan mencari data pembanding.

Dalam proses tersebut, sejumlah pihak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah dimintai keterangan.

Anggaran Darurat dan Nilai Investasi Rp20 Miliar

Pengadaan dua unit mesin Masaro menggunakan anggaran sekitar Rp20 miliar yang bersumber dari pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2025–2026.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebelumnya menjadikan pengadaan tersebut sebagai salah satu upaya menangani persoalan darurat sampah.

Dua mesin ditempatkan di Pusat Daur Ulang (PDU) Lingsar serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk, Kecamatan Batulayar.

Berdasarkan target pemerintah, masing-masing mesin dirancang mampu mengolah sampah hingga 20 ton per hari. Dengan demikian, kapasitas gabungan yang direncanakan mencapai 40 ton setiap hari.

Namun, dalam perjalanan operasionalnya, mesin di TPST Senteluk sempat mengalami gangguan pada Maret 2026. Kerusakan pada bagian blower insinerator menyebabkan mesin tersebut berhenti beroperasi.

Pemerintah daerah saat itu menjelaskan bahwa sampah yang belum melalui pemilahan, termasuk material keras, menjadi salah satu faktor penyebab gangguan. Pemkab juga menyampaikan bahwa mesin masih berada dalam masa garansi.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian DPRD Lombok Barat. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain penggunaan anggaran BTT, kondisi mesin yang mengalami gangguan operasional, serta kesesuaian spesifikasi pengadaan dengan informasi dalam katalog elektronik.

DPRD bahkan meminta Inspektorat melakukan audit terhadap proyek tersebut.

Penunjukan Langsung dan Penggunaan BTT Perlu Dijelaskan

Selain persoalan operasional, mekanisme pengadaan menjadi bagian penting yang perlu mendapat penjelasan pemerintah daerah.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut pengadaan mesin Masaro dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan tender terbuka.

Informasi tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi pengadaan. Publik berhak mengetahui alasan penggunaan mekanisme tersebut, dasar penetapan keadaan darurat, kajian teknis, spesifikasi barang, penetapan penyedia, hingga proses penentuan harga.

Penggunaan anggaran BTT juga membutuhkan penjelasan yang transparan. Anggaran tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dan keadaan tertentu sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penganggaran dan pengadaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya adalah berapa ton sampah yang benar-benar berhasil diolah setiap hari? Apakah kapasitas aktual sesuai dengan target perencanaan? Berapa biaya operasional dan pemeliharaan yang harus ditanggung pemerintah daerah?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk mengukur keberhasilan proyek, bukan hanya berdasarkan keberadaan fisik mesin di lokasi pengolahan.

Publik Menunggu Kepastian Hasil Penyelidikan

Sampai perkembangan terakhir, Kejati NTB belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara khusus pengadaan mesin Masaro tersebut.

Koordinasi dengan KPK masih dilakukan untuk memastikan apakah proyek tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara lain yang sedang ditangani lembaga antirasuah di Lombok Barat.

Publik kini menunggu kejelasan hasil pendalaman aparat, terutama mengenai kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, maupun pelaksanaan proyek.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dokumen pengadaan, kapasitas aktual mesin, jumlah sampah yang berhasil diolah, serta evaluasi operasional sejak fasilitas tersebut mulai digunakan.

Sementara itu, Kejati NTB diharapkan dapat memberikan perkembangan penanganan perkara secara transparan agar persoalan penggunaan anggaran publik ini tidak berlarut-larut tanpa kepastian.

Nilai Rp20 miliar tentu bukan jumlah yang kecil. Terlebih, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius bagi daerah.

Masyarakat berhak mengetahui apakah investasi tersebut telah menghasilkan manfaat sebagaimana direncanakan dan apakah seluruh proses pengadaannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Redaksi akan terus mengikuti perkembangan perkara ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati
Dua Pria Diduga Pengedar Sabu Ditangkap di Gerung, 72,42 Gram Disita

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru