MATARAM,HALONTB.COM – Penyidikan dugaan korupsi pemberian pembiayaan modal kerja senilai Rp11 miliar oleh Bank NTB Syariah kepada PT Carsten Group Indonesia (CGI) terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) kini memperkuat pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan internal bank milik Pemerintah Provinsi NTB tersebut.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak perbankan itu berlangsung sejak Rabu (18/11/2026). Kepala Kejati NTB, Wahyudi, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara yang sedang berjalan.
Menurut Wahyudi, penyidik masih melengkapi alat bukti dan bahan untuk kepentingan gelar perkara. Kejati NTB juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, pihak kejaksaan belum mengungkapkan secara terbuka hasil koordinasi dengan BPK, termasuk mengenai ada atau tidaknya perhitungan kerugian keuangan negara.
Pemeriksaan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara pembiayaan Rp11 miliar yang berkaitan dengan penyelenggaraan ajang olahraga ekstrem internasional Motocross Grand Prix (MXGP) 2023 di Pulau Lombok.
Dalam rangkaian penyidikan sebelumnya, Kejati NTB telah meminta keterangan sejumlah pihak yang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun perusahaan terkait.
Mereka di antaranya mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, mantan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, serta Direktur PT Carsten Group Indonesia Abdul Ghany Kusumah yang merupakan pihak penerima pembiayaan.
Penyidik juga telah memeriksa Muhamad Ihsan, putra Zulkieflimansyah, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang (SEG).
PT SEG diketahui berperan sebagai promotor penyelenggaraan MXGP 2023 di Pulau Lombok. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, PT SEG menggandeng PT CGI yang kemudian menerima pembiayaan modal kerja sebesar Rp11 miliar dari Bank NTB Syariah.
Komitmen dukungan pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani pada 5 Juni 2023 oleh Kukuh Rahardjo selaku Direktur Utama Bank NTB Syariah, Taufan Rahmadi selaku Direktur PT SEG, dan Abdul Ghany Kusumah selaku Direktur PT CGI.
Publik Menunggu Kejelasan Penggunaan Dana
Perkara ini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka, terutama menyangkut mekanisme pemberian pembiayaan, dasar analisis kelayakan penerima, penggunaan dana, hingga kewajiban pengembalian pembiayaan.
Sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik, transparansi dalam pengelolaan pembiayaan menjadi hal penting untuk memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan perbankan.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai bagaimana pembiayaan tersebut direalisasikan, apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi, serta bagaimana perkembangan penyelesaian kewajiban penerima pembiayaan.
Namun, seluruh pertanyaan tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan saksi maupun proses penyidikan tidak serta-merta membuktikan seseorang atau lembaga telah melakukan tindak pidana.
Kejati NTB sendiri menyatakan penyidikan masih berlangsung. Hasil pendalaman dan perkembangan berikutnya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut.
Redaksi akan terus memantau perkembangan perkara ini, termasuk meminta penjelasan dari Bank NTB Syariah, pihak perusahaan penerima pembiayaan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.








