MATARAM, HALONTB.COM – Dugaan intimidasi terhadap sejumlah media yang memberitakan persidangan perkara dugaan korupsi mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kali ini, sorotan mengarah kepada PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM), perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum untuk masyarakat.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram sebelumnya mengungkap dugaan adanya intervensi oleh oknum PT AMGM terhadap sejumlah perusahaan media dan jurnalis yang meliput persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporan Koran NTB, Jumat (13/11/2026), dugaan tekanan tersebut berlangsung pada 11–12 November 2026.
AJI Mataram menyebut pihak perusahaan diduga menghubungi sejumlah pimpinan redaksi dan menemui wartawan di lokasi persidangan.
Media yang bersangkutan disebut diminta memperhalus pemberitaan. Bahkan, terdapat dugaan ancaman penghentian kerja sama advertorial atau iklan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Dugaan intervensi juga disebut menyasar berita yang telah dipublikasikan, termasuk permintaan penghapusan artikel dan video persidangan di media sosial.
Sedikitnya tiga media dilaporkan mengalami tekanan.
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiantoro, menilai tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kemerdekaan pers. Ia menegaskan bahwa informasi yang disampaikan wartawan dari persidangan terbuka merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui jalannya proses hukum.
AJI Mataram juga mengingatkan bahwa mekanisme hukum pers telah menyediakan hak jawab dan hak koreksi bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan.
Karena itu, permintaan penghapusan berita melalui tekanan atau ancaman bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa pers yang semestinya ditempuh.
Persoalan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola hubungan perusahaan daerah dengan media massa.
Sebagai perusahaan yang menjalankan pelayanan publik, PT AMGM memiliki tanggung jawab menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitas kelembagaannya.
Hubungan kemitraan dengan media, termasuk dalam bentuk pemasangan iklan dan advertorial, tentu dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dan prinsip profesionalisme.
Namun, hubungan tersebut tidak boleh mencampuri independensi redaksi, terlebih ketika media memberitakan persoalan yang memiliki kepentingan publik.
Halo NTB menilai manajemen PT AMGM perlu segera memberikan penjelasan mengenai dugaan tindakan oknum yang disebut dalam laporan AJI Mataram.
Publik perlu mengetahui apakah dugaan tersebut merupakan tindakan individual atau berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan bagaimana perusahaan memandang kebebasan pers serta mekanisme hubungan kerja sama publikasi dengan media.
Di sisi lain, proses hukum perkara dugaan korupsi yang sedang berjalan harus tetap dihormati. Setiap informasi persidangan perlu disampaikan secara akurat dan tidak boleh mendahului putusan pengadilan.
Hingga berita ini disusun, Halo NTB belum memperoleh keterangan langsung dari manajemen PT AMGM terkait dugaan tersebut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi PT AMGM untuk memberikan klarifikasi, termasuk menyampaikan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Transparansi perusahaan daerah dan kemerdekaan pers merupakan dua hal yang sama-sama penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
