MATARAM, HALONTB.COM – Pemberitaan mengenai persidangan kasus dugaan korupsi PT Air Minum Giri Menang (AMGM) di Pengadilan Tipikor Mataram kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan intimidasi terhadap sejumlah perusahaan media.
Dugaan tekanan tersebut disebut tidak hanya menyasar jurnalis di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kerja sama bisnis antara media dan perusahaan.
Ancaman pemutusan iklan dan advertorial diduga digunakan untuk memengaruhi keputusan media dalam menayangkan pemberitaan mengenai jalannya persidangan perkara yang menyeret Bupati Lombok Barat dan mantan Direktur Utama PT AMGM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampaknya cukup mengkhawatirkan. Sejumlah media lokal dan siber dilaporkan sempat menurunkan berita atau melakukan takedown setelah menghadapi tekanan tersebut.
Informasi ini diungkapkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mengecam keras dugaan praktik intimidasi tersebut.
Ketua Bidang Advokasi AMSI NTB, Satria Zulfikar, menyebut dugaan tindakan itu dilakukan oleh oknum tertentu yang sebelumnya merupakan staf humas PT AMGM dan kerap menangani kerja sama media.
Menurut Satria, peristiwa tersebut terjadi secara beruntun di lingkungan Pengadilan Tipikor Mataram, masing-masing pada 4 November serta 11–12 November 2026.
“Bentuk intimidasinya berupa upaya menghalangi jurnalis dan media untuk menulis berita mengenai persidangan kasus korupsi LAZ dkk,” ungkap Satria.
Ia menyebut oknum tersebut diduga melancarkan ancaman terbuka berupa pemutusan kerja sama bagi perusahaan pers yang tetap menerbitkan pemberitaan terkait persidangan.
Ketika Ruang Redaksi Berhadapan dengan Tekanan Ekonomi
Persoalan ini memperlihatkan salah satu tantangan serius yang dihadapi perusahaan media, yakni tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan.
Dalam industri media, kerja sama iklan dan advertorial merupakan salah satu sumber pendapatan untuk membiayai operasional perusahaan, termasuk aktivitas jurnalistik.
Namun, hubungan bisnis tersebut seharusnya tidak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Ketika ancaman penghentian iklan dikaitkan dengan keputusan redaksi untuk menayangkan suatu berita, muncul persoalan mendasar mengenai batas kewenangan pihak pemberi kerja sama terhadap independensi media.
Kondisi ini menjadi semakin sensitif ketika berita yang dipersoalkan berkaitan dengan proses persidangan perkara dugaan korupsi.
Sebab, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui perkembangan proses hukum, termasuk fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Ketua AMSI NTB, Sirtupillaili, menegaskan bahwa hubungan bisnis antara media dan perusahaan tidak boleh digunakan untuk mengekang kebebasan pers.
“Publik berhak tahu atas fakta-fakta dalam persidangan terkait kasus korupsi Bupati Lombok Barat dan eks Dirut PT AMGM. Hendaknya kerja sama bisnis antara media dan perusahaan tidak menjadi alat untuk mengekang kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).
Hak Publik Tidak Boleh Dikalahkan Kepentingan Bisnis
Dalam sistem demokrasi, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas kepentingan publik.
Pemberitaan mengenai perkara korupsi bukan semata-mata urusan perusahaan media, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai proses penegakan hukum.
Karena itu, setiap pihak yang keberatan terhadap pemberitaan semestinya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang berlaku.
AMSI NTB secara khusus meminta pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh mekanisme sesuai Undang-Undang Pers, bukan memberikan tekanan kepada perusahaan media.
Organisasi tersebut juga meminta pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga bisnis menghormati independensi perusahaan pers, termasuk dalam pelaksanaan kerja sama publikasi dan periklanan.
Selain itu, AMSI mendorong transparansi pengadaan kerja sama publikasi agar tidak menjadi instrumen diskriminasi terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
AMSI Minta PT AMGM Bertanggung Jawab atas Persoalan Ini
Atas dugaan tersebut, AMSI NTB mendesak PT AMGM menghentikan segala bentuk tekanan bisnis terhadap perusahaan media, termasuk penggunaan ancaman pemutusan kerja sama iklan dan advertorial untuk memengaruhi substansi pemberitaan.
AMSI juga mendorong perusahaan media memperkuat tata kelola internal dengan memisahkan secara tegas kepentingan bisnis dan kebijakan redaksional.
Ketegasan ini dinilai penting agar perusahaan pers tidak mudah berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan pendapatan komersial dan menjalankan tanggung jawab jurnalistik.
Hingga pernyataan AMSI NTB disampaikan, dugaan intimidasi tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Terutama PT AMGM, agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai dugaan ancaman pemutusan kerja sama media tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang iklan yang terancam dihentikan atau berita yang sempat diturunkan. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui jalannya proses penegakan hukum.
Jangan sampai ruang publik kehilangan informasi hanya karena sebuah berita dianggap tidak menguntungkan pihak tertentu.
