Halontb.com – Praktik kotor di balik pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di NTB mulai terkuak. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM NTB) melaporkan dugaan aliran fee proyek DAK yang melibatkan Sekda NTB Gita Ariadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek DAK Dikbud, dan PT Titik Temu.
Koordinator APPM NTB, Fadil, menyebutkan bahwa fee proyek DAK disalurkan melalui PT Titik Temu, sebuah perusahaan yang menjadi “tempat transit” uang dari para kontraktor. “Para kontraktor harus mentransfer sejumlah uang ke PT Titik Temu agar bisa mendapatkan proyek. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah,” kata Fadil, Selasa (28/1/2025).
Lebih lanjut, Fadil menjelaskan bahwa dana tersebut diduga digunakan untuk membiayai ambisi politik Sekda NTB yang sedang dipersiapkan menjadi calon Gubernur. Dana itu disebut-sebut digunakan untuk membayar lembaga survei, melobi partai politik, dan membiayai berbagai kegiatan politik. “Tim relawan pendukung Pak Sekda menggunakan dana ini untuk mengamankan langkah politik beliau di Pilkada,” terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fadil juga menyoroti peran PPK proyek DAK Dikbud yang dinilai memegang kendali besar dalam menentukan alur proyek. PPK diduga terlibat langsung dalam pengaturan skema fee yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. “PPK adalah kunci dalam praktik ini. Mereka mengatur kontraktor sehingga harus mengikuti skema yang sudah ditentukan,” jelasnya.
APPM NTB mengaku telah mengantongi bukti-bukti transaksi yang menunjukkan keterlibatan PT Titik Temu dan aliran dana ke tim relawan Sekda NTB. Namun, Fadil memilih untuk menahan informasi lebih rinci hingga laporan resmi diajukan ke KPK dan aparat hukum lainnya.
“Kami ingin Aparat Penegak Hukum bergerak cepat memanggil Sekda NTB, PPK, dan pihak PT Titik Temu. Jika kasus ini diusut tuntas, akan terlihat jelas siapa saja yang terlibat,” tegasnya.
Kasus ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Jika benar dana pendidikan disalahgunakan untuk kepentingan politik, ini menjadi tamparan keras bagi birokrasi NTB. Masyarakat kini menanti keberanian APH dalam membongkar tuntas skandal ini.
Editor : Reza
