Mafia DAK NTB Disorot: APPM Tuntut APH Usut PT Titik Temu dan Oknum Pejabat Dikbud

- Wartawan

Jumat, 24 Januari 2025 - 03:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi massa APPM NTB di depan Polda NTB, menuntut pengusutan dugaan korupsi proyek DAK yang menyeret nama pejabat dan PT Titik Temu Konsultan. (Foto: Istimewa)

Aksi massa APPM NTB di depan Polda NTB, menuntut pengusutan dugaan korupsi proyek DAK yang menyeret nama pejabat dan PT Titik Temu Konsultan. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Dugaan mafia proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencuat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kian memanas. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus yang menyeret nama PT Titik Temu Konsultan. Dalam aksi massa yang berlangsung di Polda NTB, APPM menuding adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam skema korupsi terstruktur yang telah merugikan rakyat dan dunia pendidikan di NTB.

“Proyek DAK yang seharusnya menjadi solusi atas keterbatasan sarana pendidikan di NTB, justru berubah menjadi ajang bagi segelintir oknum untuk memperkaya diri,” ujar Koordinator Lapangan APPM, Mustakim, dengan nada tegas. Menurutnya, investigasi yang dilakukan APPM menemukan indikasi kuat adanya pengumpulan fee proyek melalui PT Titik Temu Konsultan. “Fee ini dikumpulkan dari rekanan proyek dan diduga disalurkan kepada oknum-oknum pejabat terkait,” tambahnya.

Tidak berhenti di situ, APPM juga menduga keterlibatan pejabat tinggi di NTB pada periode sebelumnya serta seorang Kabid di Dikbud NTB yang menjadi aktor penting dalam mengatur skema ini. Pola pengondisian proyek disebut-sebut telah dimulai sejak tahap awal perencanaan, dengan hasil akhir berupa proyek yang jauh dari standar kualitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dana pendidikan yang seharusnya mendorong kemajuan generasi muda, malah dijadikan ladang korupsi. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan NTB,” ujar Mustakim.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. “Penyalahgunaan DAK adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas dan transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polda NTB terkait langkah yang akan diambil. Namun, APPM NTB menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar nama-nama yang diduga terlibat, termasuk PT Titik Temu Konsultan, segera dipanggil dan diperiksa.

Skandal ini tidak hanya membuka tabir buruknya tata kelola proyek di NTB, tetapi juga menjadi ujian bagi keberanian APH untuk menindak pelaku tanpa pandang bulu. APPM NTB berjanji, jika kasus ini tidak ditangani secara serius, mereka akan membawa isu ini ke tingkat nasional untuk menuntut keadilan.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Berita Terkait

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas
BPK Ungkap Modus Pinjam Nama di 11 Sekolah Lombok Barat, Temukan Imbalan dan Kelebihan Bayar Rp1,4 Miliar
Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan
Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek
Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ
Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota
Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat
Polres Lombok Barat Perketat Penertiban Knalpot Brong Jelang HUT RI ke-81: Edukasi dan Penindakan Jadi Prioritas

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 06:16 WITA

3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 23:32 WITA

Polda NTB Bongkar Jaringan Curanmor di Sekotong, Tiga Unit Motor Diamankan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 03:15 WITA

Perkuat Toleransi di NTB, PMB LP2M UIN Mataram Gelar Moderation Connect Ke-3

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:58 WITA

Dicecar Puluhan Pertanyaan KPK Selama Dua Jam, Wabup UNA: Syukurnya Tak Pernah Dilibatkan Proyek

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Selasa, 11 Agustus 2026 - 08:03 WITA

SK Tahunan Dipersoalkan, Ribuan Guru PPPK Lombok Barat Desak Kepastian Masa Kerja

Selasa, 11 Agustus 2026 - 07:49 WITA

Tiga Oknum Polisi di NTB Ditangkap Dugaan Kasus Narkoba, Berasal dari Polda NTB, Polres Lobar dan Bima Kota

Selasa, 11 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Tender Kampus 3 UIN Mataram Disorot, Dugaan Pengaturan Pemenang dan Deal-dealan Proyek Rp7,8 Miliar Mencuat

Berita Terbaru