Mafia DAK NTB Disorot: APPM Tuntut APH Usut PT Titik Temu dan Oknum Pejabat Dikbud

- Wartawan

Jumat, 24 Januari 2025 - 03:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi massa APPM NTB di depan Polda NTB, menuntut pengusutan dugaan korupsi proyek DAK yang menyeret nama pejabat dan PT Titik Temu Konsultan. (Foto: Istimewa)

Aksi massa APPM NTB di depan Polda NTB, menuntut pengusutan dugaan korupsi proyek DAK yang menyeret nama pejabat dan PT Titik Temu Konsultan. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Dugaan mafia proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencuat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kian memanas. Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) NTB menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas kasus yang menyeret nama PT Titik Temu Konsultan. Dalam aksi massa yang berlangsung di Polda NTB, APPM menuding adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam skema korupsi terstruktur yang telah merugikan rakyat dan dunia pendidikan di NTB.

“Proyek DAK yang seharusnya menjadi solusi atas keterbatasan sarana pendidikan di NTB, justru berubah menjadi ajang bagi segelintir oknum untuk memperkaya diri,” ujar Koordinator Lapangan APPM, Mustakim, dengan nada tegas. Menurutnya, investigasi yang dilakukan APPM menemukan indikasi kuat adanya pengumpulan fee proyek melalui PT Titik Temu Konsultan. “Fee ini dikumpulkan dari rekanan proyek dan diduga disalurkan kepada oknum-oknum pejabat terkait,” tambahnya.

Tidak berhenti di situ, APPM juga menduga keterlibatan pejabat tinggi di NTB pada periode sebelumnya serta seorang Kabid di Dikbud NTB yang menjadi aktor penting dalam mengatur skema ini. Pola pengondisian proyek disebut-sebut telah dimulai sejak tahap awal perencanaan, dengan hasil akhir berupa proyek yang jauh dari standar kualitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dana pendidikan yang seharusnya mendorong kemajuan generasi muda, malah dijadikan ladang korupsi. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan NTB,” ujar Mustakim.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. “Penyalahgunaan DAK adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas dan transparan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polda NTB terkait langkah yang akan diambil. Namun, APPM NTB menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mendesak agar nama-nama yang diduga terlibat, termasuk PT Titik Temu Konsultan, segera dipanggil dan diperiksa.

Skandal ini tidak hanya membuka tabir buruknya tata kelola proyek di NTB, tetapi juga menjadi ujian bagi keberanian APH untuk menindak pelaku tanpa pandang bulu. APPM NTB berjanji, jika kasus ini tidak ditangani secara serius, mereka akan membawa isu ini ke tingkat nasional untuk menuntut keadilan.

Facebook Comments Box

Editor : Reza

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru