Halontb.com – Korea Selatan menjadi sorotan dunia internasional menyusul langkah kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol yang mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam, 3 Desember 2024. Keputusan itu memicu ketegangan politik dan menciptakan gelombang besar protes, hingga akhirnya dibatalkan hanya enam jam setelah diumumkan oleh Majelis Nasional.
Deklarasi ini disebut-sebut sebagai langkah Yoon untuk merespons “kekuatan anti-negara” yang ia tuding mengancam stabilitas pemerintahan. Namun, bukannya mendapatkan dukungan, keputusan tersebut justru memperburuk krisis politik yang telah melanda pemerintahannya sejak awal tahun.
Langkah darurat militer Yoon dimulai dengan pengerahan pasukan militer ke Gedung Majelis Nasional di tengah malam. Pasukan bersenjata lengkap dilaporkan mencoba menguasai gedung parlemen, namun dihadang oleh staf parlemen yang menggunakan alat pemadam kebakaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegangan terus memuncak hingga akhirnya 190 dari 300 anggota parlemen Korsel menolak deklarasi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan inkonstitusional. Situasi ini semakin memperkeruh posisi Yoon, yang kini menghadapi ancaman pemakzulan di tengah penyelidikan terhadap dirinya.
Langkah darurat militer ini dianggap sebagai upaya terakhir Yoon untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah badai skandal yang melanda. Mulai dari tuduhan manipulasi saham hingga gratifikasi berupa tas mewah Dior yang diterima Ibu Negara, popularitas Yoon terus merosot tajam hingga hanya mendapat tingkat persetujuan 17 persen.
Selain itu, Yoon juga kesulitan meloloskan undang-undang penting setelah oposisi liberal memenangkan mayoritas kursi parlemen pada April 2024. Berbagai kebijakan yang diajukan pemerintahannya kerap diveto oleh parlemen, membuat Yoon berada dalam situasi politik yang semakin terjepit.
Kontroversi ini juga memicu eksodus pejabat tinggi pemerintahan. Sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun, Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, dan Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, telah mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan tersebut.
“Saya sangat menyesal dan menerima tanggung jawab penuh atas kekacauan yang terjadi,” ungkap Kim Yong Hyun dalam pernyataannya pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Dengan ancaman pemakzulan dan penyelidikan atas tindakannya, masa depan Yoon Suk Yeol sebagai presiden Korea Selatan tampak semakin suram. Situasi ini menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan, memicu perhatian global terhadap stabilitas demokrasi di negara tersebut.
