Home / NTB

Krisis Tambang Sekotong: Pejabat NTB Beda Suara, TKA China Disorot, Warga Siap Berontak

- Wartawan

Selasa, 20 Agustus 2024 - 12:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin. (Foto: Istimewa)

Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Konflik tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, kini memasuki babak baru yang mengerikan. Ketidaksepahaman antara pejabat NTB terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China memicu kemarahan warga, yang kini di ambang pemberontakan. Sementara Pj Gubernur NTB, Hassanudin, menginstruksikan tindakan keras terhadap tambang yang diduga melibatkan TKA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, justru membantah adanya keterlibatan TKA dalam operasi tambang tersebut.

Ironisnya, Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengungkapkan bahwa 15 TKA asal China memang bekerja di tambang Sekotong, dan mereka semua memiliki izin tinggal resmi. “Tidak ada TKA ilegal di tambang Sekotong,” tegas Heri Sudiono, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Ketidaksesuaian informasi ini membakar amarah warga Sekotong, yang telah lama mencurigai keberadaan TKA sebagai biang keladi perampasan sumber daya alam mereka. Dengan camp tambang yang dibakar oleh warga beberapa hari lalu, ketegangan semakin memuncak, dan situasi di lapangan menjadi tidak terkendali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Desas-desus semakin kencang bahwa warga Sekotong siap mengambil langkah-langkah ekstrem jika pemerintah tidak segera bertindak. “Kami tidak akan tinggal diam! Kalau pemerintah terus lambat, kami akan bertindak sendiri,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

FORMAL Resmi Lahir Pasca OTT Bupati Lobar, Media Bersatu Tolak Praktik Pilih Kasih dan Pengkotakan Pers
Bulog NTB Terima Aspirasi Massa, Tegaskan Transparansi serta Dukung Penegakan Hukum Kasus Beras Oplosan
BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat
Detik-detik Mencekam Atap SMAN 7 Mataram Roboh: Siswa Panik Berhamburan, 5 Orang Terluka
Sukses Gelar Pelepasan 203 Siswa Terbaiknya di UIN Mataram, MAN Lobar Buktikan Kualitas Madrasah Unggulan
Jalan Rusak di Teluk Gok Tak Kunjung Diperbaiki: Anak Sekolah Kesulitan, Jenazah Ditandu hingga Warga Sakit Harus Naik Perahu
Sentuhan Kasih PLN untuk Anak Negeri, 56 Anak Yatim Desa Teros Terima Santunan Penuh Haru
Hingga Hari ke-17, 4.709 Jemaah dan Petugas Haji NTB Telah Tiba di Arab Saudi

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:39 WITA

Kick Off MotoGP Mandalika 2026: NTB Perkuat Sinergi, Infrastruktur dan Pariwisata

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Berita Terbaru