Bank NTB Syariah Biayai Proyek PJU Kabupaten Madiun Senilai Puluhan Miliar

- Wartawan

Senin, 26 Februari 2024 - 16:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid Dishub Kabupaten Madiun Rena Meta, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidia Wijaya, Direksi PT TTMT dan Tim Analis Bank NTB Syariah Kantor Pusat pose bersama. (Dok. PLN)

Kabid Dishub Kabupaten Madiun Rena Meta, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidia Wijaya, Direksi PT TTMT dan Tim Analis Bank NTB Syariah Kantor Pusat pose bersama. (Dok. PLN)

Halontb.com – Bank NTB Syariah membuktikan diri sebagai lembaga perbankan dipercaya pengusaha besar di luar Provinsi NTB. Tidak hanya di dalam daerah, tapi juga di luar Provinsi NTB, seperti di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Menariknya, tiga pengusaha besar yang tergabung dalam konsorsium memilih Bank NTB Syariah untuk membiayai proyek pengadaan lampu penerang jalan umum (PJU) di Kabupaten Madiun dengan nilai pembiayaan puluhan miliar.

Tiga perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek PJU di Kabupaten Madiun ini merupakan perusahaan kelas kakap nasional, yaitu pertama ; PT Focus Indo Ligthting, yang merupakan perusahaan pabrik lampu LED nasional, kedua ; Evecross, yang merupakan perusahaan yang memproduksi handphone nasional dan PT Perwira, perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, dan tiang PJU. Ketiga perusahaan ini kemudian membuat perusahaan konsorsium yang diberi nama PT Tri Tunggal Madiun Terang, yang melaksanakan proyek PJU Kabupaten Madiun dengan jumlah 7.459 titik.

Direktur Operasional PT Tri Tunggal Madiun Terang (TTMT) Budi Santoso menjelaskan proyek PJU sebanyak 7.459 titik dengan nilai proyek sebesar Rp100 miliar ini merupakan proyek percontohan nasional, dan baru satu-satunya di Indonesia, adalah Kabupaten Madiun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Proyek PJU di Kabupaten Madiun ini dikawal langsung Kementerian Keuangan RI dan pembiayaannya dari APBD, dan lembaga penjaminnya addalah PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) yang berada langsung di bawah Kemenkeu. Jadi proyek ini sangat aman dari risiko bisnis,” kata Budi Santoso didampingi Tenaga Ahli KPBU PT TTMT Suryadi, Kamis (22/2).

Lebih lanjut Budi menerangkan, proyek PJU ini dibiayai langsung oleh Pemkab Madiun melalui APBD dan diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda). Di mana proyek PJU ini berlangsung selama 10 tahun, termasuk masa perawatan dan operasional yang ditanggung oleh PT TTMT. Untuk pembayarannya langsung oleh Pemkab Madiun ke rekening Bank NTB Syariah yang merupakan milik PT TTMT, dan dipotong angsurannya.

Budi mengaku sangat mengapresiasi dan terbantu dengan Bank NTB Syariah dalam menjalakan proyek PJU di Kabupaten Madiun yang menjadi percontohan secara nasional tersebut. Terlebih lagi, pelayanan Bank NTB Syariah dalam memproses pengajuan dan lainnya sangat luar biasa, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif
PLN Siapkan 45 Ribu Personel Amankan Listrik HUT ke-81 RI, Pemulihan Gempa Flores Terus Dikebut
Jelang HUT ke-81 RI, PLN Perkuat Keandalan Listrik di Praya Lombok Tengah
Dari Labuhan Sangoro, PLN Terjemahkan Semangat Kemerdekaan Lewat Energi untuk Nelayan Sumbawa
Tarif Listrik Tidak Berubah Hingga September 2026, Komitmen Pemerintah dan PLN Hadirkan Energi Andal dengan Harga Terjangkau
PLN UIW NTB Jadikan Semangat Kemerdekaan Sebagai Energi Pemberdayaan UMKM Perempuan di Kota Bima
Maknai Kemerdekaan dengan Aksi Nyata, PLN UIW NTB Bangun Masa Depan Anak Bangsa Lewat Bantuan Pendidikan YBM PLN
Kolaborasi PLN dan BPBD Berbuah Manis, Desa Gerimak Indah Naik Status Jadi Destana Pratama Berkat Penguatan Perempuan

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:39 WITA

Kick Off MotoGP Mandalika 2026: NTB Perkuat Sinergi, Infrastruktur dan Pariwisata

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Berita Terbaru