Bank NTB Syariah Biayai Proyek PJU Kabupaten Madiun Senilai Puluhan Miliar

- Wartawan

Senin, 26 Februari 2024 - 16:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid Dishub Kabupaten Madiun Rena Meta, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidia Wijaya, Direksi PT TTMT dan Tim Analis Bank NTB Syariah Kantor Pusat pose bersama. (Dok. PLN)

Kabid Dishub Kabupaten Madiun Rena Meta, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidia Wijaya, Direksi PT TTMT dan Tim Analis Bank NTB Syariah Kantor Pusat pose bersama. (Dok. PLN)

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun Rena Meta Wardhani mengatakan pemasangan PJU sebanyak 7.459 titik lampu ini berada di jalan kabupaten. Proyek PJU yang dikerjakan perusahaan konsorsium PT TTMT ini senilai Rp100 miliar dengan tenor 10 tahun termasuk perawatan, yang anggaranya bersumber dari APBD Kabupaten Madiun.

“Pembayaran langsung melalui SIMDA, ke rekening perusahaan di Bank NTB Syariah, yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemkab Madiun,” jelas Rena Meta.

Rena Meta menyebut proyek PJU di Kabupaten Madiun ini dikawal langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenhub dan juga Kemenkeu, sehingga perusahaan penjaminnya merupakan PII yang berada langsung di bawah Kemenkeu. Sementara Pemkab Madiun menyiapkan anggaran melalui APBD setiap tahunnya selama 10 tahun berjalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan ke rekening perusahaan konsorsium di Bank NTB Syariah,” terangnya.

Sementara itu, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidia Wijaya mengatakan proses pembiayaan tiga perusahaan konsorsium itu telah dilaksanakan secara prudent. Berbagai pihak terlibat untuk melakukan analisa, kelayakan perusahaan dan nilai pembiayaan yang diberikan untuk proyek PJU Kabupaten Madiun.

“Tiga perusahaan ini besar dan merupakan nasabah masuk kategori premium. Proyeknya juga dibiayai pemerintah, di kawal pemerintah pusat dan penjaminannya dari Kemenkeu, serta agunannya jelas,” pungkasnya.

(*)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif
PLN Siapkan 45 Ribu Personel Amankan Listrik HUT ke-81 RI, Pemulihan Gempa Flores Terus Dikebut
Jelang HUT ke-81 RI, PLN Perkuat Keandalan Listrik di Praya Lombok Tengah
Dari Labuhan Sangoro, PLN Terjemahkan Semangat Kemerdekaan Lewat Energi untuk Nelayan Sumbawa
Tarif Listrik Tidak Berubah Hingga September 2026, Komitmen Pemerintah dan PLN Hadirkan Energi Andal dengan Harga Terjangkau
PLN UIW NTB Jadikan Semangat Kemerdekaan Sebagai Energi Pemberdayaan UMKM Perempuan di Kota Bima
Maknai Kemerdekaan dengan Aksi Nyata, PLN UIW NTB Bangun Masa Depan Anak Bangsa Lewat Bantuan Pendidikan YBM PLN
Kolaborasi PLN dan BPBD Berbuah Manis, Desa Gerimak Indah Naik Status Jadi Destana Pratama Berkat Penguatan Perempuan

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:39 WITA

Kick Off MotoGP Mandalika 2026: NTB Perkuat Sinergi, Infrastruktur dan Pariwisata

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Berita Terbaru