KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif

- Wartawan

Selasa, 18 Agustus 2026 - 22:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal buka Diklat KDKMP 40 Desa Berdaya Transformatif sekaligus luncurkan Model Graduasi Kemiskinan Ekstrem di Mataram, Selasa (18/8/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal buka Diklat KDKMP 40 Desa Berdaya Transformatif sekaligus luncurkan Model Graduasi Kemiskinan Ekstrem di Mataram, Selasa (18/8/2026).

MATARAM, Halontb.com —Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi program Desa Berdaya Transformatif dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui Diklat KDKMP di 40 Desa Berdaya Transformatif yang dirangkaikan dengan launching model graduasi kemiskinan ekstrem berbasis KDKMP di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa (18/8/2026).

Baca juga: MotoGP Mandalika 2026 Buka Rekrutmen 2.500 Volunteer bagi Warga NTB

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB menerjemahkan program prioritas pemerintah pusat ke dalam kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam arahannya menekankan agar pengurus KDKMP tidak menunggu bantuan atau pembangunan gerai untuk mulai bergerak. Ia mendorong koperasi segera memetakan potensi ekonomi yang tersedia di masing-masing desa.

Iqbal mencontohkan potensi pasir dan kerikil yang terbawa banjir maupun hasil pertanian seperti pisang dan pepaya yang dapat dikembangkan menjadi sumber usaha apabila dikelola secara serius.

“Potensi ada di mana-mana. Tapi kita selalu gagal melihat potensinya. Kita selalu menunggu, tangan kita di bawah. Kapan dikasih modal, kapan dibangunkan gerai,” tegas Iqbal.

Baca juga: 3.170 Warga Binaan di NTB Terima Remisi HUT ke-81 RI, 26 Orang Langsung Bebas

Menurutnya, KDKMP harus mengambil posisi sebagai penghubung antara produsen di desa dengan pasar. Salah satu pasar yang dinilai potensial adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mencontohkan hasil pertanian masyarakat dapat dikumpulkan KDKMP untuk kemudian disuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Skema tersebut dinilai dapat menciptakan rantai usaha sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

“KDKMP yang menghubungkan antara produsen dalam hal ini petani, nelayan, kemudian mereka yang di perkebunan, dihubungkan dengan pasarnya,” kata Iqbal.

Iqbal juga mendorong pengurus KDKMP mulai menjalankan aktivitas bisnis sembari memperbaiki tata kelola dan pencatatan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan yang baik akan menjadi modal penting ketika koperasi hendak mengakses pembiayaan perbankan.

“Keputusan terbaik adalah mulai berbisnis sambil belajar. Dan bisnisnya harus dibukukan dengan sangat baik, pengelolaan keuangannya harus dibukukan dengan sangat baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan fisik gerai KDKMP tidak boleh menjadi alasan untuk menunda aktivitas usaha. Koperasi dapat memulai bisnis dengan memanfaatkan potensi yang sudah tersedia di desa masing-masing.

“Yang anda butuhkan untuk memulai usaha di KDMP bukan gerai, bukan modal. Yang anda butuhkan adalah HP dan HP itu sudah jadi,” tegasnya.

Baca juga: Wabup UNA di HUT ke-81 RI: Evaluasi Diri, Benahi Birokrasi, Kembalikan APBD untuk Rakyat

Pemprov NTB berharap penguatan KDKMP melalui Desa Berdaya Transformatif dapat mempercepat perubahan pola pemberdayaan masyarakat, dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirawan mengatakan, KDKMP memiliki posisi strategis untuk memperkuat pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif. Program tersebut pada tahun 2026 menyasar 40 desa dengan 5.162 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurutnya, Desa Berdaya tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan, tetapi mendorong keluarga penerima manfaat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

“Kalau KDKMP ikut mempersiapkan diri, kemudian ikut terlibat dalam proses ini, dan pasca dua tahun menjadi instrumen pemberdayaan yang akan mendampingi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, itu akan sangat efektif,” kata Wirawan.

Baca juga: PLN Siapkan 45 Ribu Personel Amankan Listrik HUT ke-81 RI, Pemulihan Gempa Flores Terus Dikebut

Ia menjelaskan, melalui model graduasi tersebut, KPM akan didorong menjadi anggota KDKMP sekaligus pelaku usaha mikro. Dengan demikian, bantuan yang diterima tidak berhenti sebagai konsumsi, tetapi menjadi modal untuk membangun aktivitas ekonomi produktif.

“Kalau sudah menjadi anggota, maka statusnya mereka bukan lagi penerima bantuan, tetapi penerima bantuan sekaligus pelaku ekonomi,” ujarnya.

Wirawan menambahkan, konsep tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat peran KDKMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan, telah ada kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial yang menempatkan KDKMP sebagai institusi strategis dalam penyaluran dan pemberdayaan penerima bantuan sosial.

Di tingkat daerah, desain tersebut kemudian dipadukan dengan Desa Berdaya Transformatif yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB.

“Desain pemerintah pusat untuk mengoptimalkan KDKMP dengan desain kita ternyata selaras. Sama-sama mengoptimalkan peran KDKMP agar berperan secara aktif dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.

Baca juga: Dari Labuhan Sangoro, PLN Terjemahkan Semangat Kemerdekaan Lewat Energi untuk Nelayan Sumbawa

Menurut Wirawan, keterpaduan program menjadi penting karena Pemprov NTB menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan. Sementara ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha, dan menaikkan pendapatan masyarakat.

Dalam Diklat tersebut, para pengurus KDKMP dibekali kemampuan pengembangan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan koperasi berbasis digital, hingga strategi pemberdayaan anggota agar mampu keluar dari kemiskinan.

Selain itu, pengembangan KDKMP akan diarahkan untuk membangun kemitraan dengan SPPG sehingga potensi ekonomi desa, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dapat terhubung langsung dengan kebutuhan program MBG.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memastikan program prioritas pemerintah pusat tidak berjalan sendiri, tetapi terkoneksi dengan program daerah dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata hingga tingkat desa. (Rabuang/her/Kominfotik)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

NTB Kirim 20,7 Ton Telur ke NTT, Surplus Produksi Capai 5.890 Ton
Datangi Warga Desa Suka Damai, PLN Dompu Buka Ruang Dialog soal Layanan dan Keselamatan Listrik
Ada Pekerjaan di Balik Layar agar Listrik Tetap Andal, PLN Rawat Perangkat Komunikasi di Pringgabaya
PLN Perluas Energi Kebaikan di NTB, 42 Lansia Meci Angi Bima Jadi Penerima Manfaat Program Sosial
Perluas Manfaat di Luar Layanan Listrik, YBM PLN Salurkan Santunan untuk 200 Santri di Lombok Tengah
Light Up The Dream PLN, Dari Sambungan Listrik Gratis hingga Harapan Baru bagi Warga Prasejahtera di Lombok Tengah
Bank NTB Syariah Perluas Akses Keuangan Syariah di Lombok Barat, Layanan Digital Ikut Didorong
Dari Jakarta untuk NTB, Bank NTB Syariah Bidik Dana Murah demi Perluas Pembiayaan Masyarakat

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru