Kasus Samota: Lahan Sengketa, Uang Mengalir, dan Publik Menanti Keberanian Jaksa

- Wartawan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:33 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proyek prestisius MXGP Samota berubah jadi sorotan publik setelah mencuat dugaan mark up lahan. (Foto: Istimewa)

Proyek prestisius MXGP Samota berubah jadi sorotan publik setelah mencuat dugaan mark up lahan. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Kasus lahan Samota kembali menjadi headline. Dugaan korupsi pengadaan lahan 70 hektare senilai Rp53 miliar untuk pembangunan Sirkuit MXGP kini masuk tahap penyidikan serius di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Kamis (2/10/2025), giliran pejabat Pemkab Sumbawa yang diperiksa. Salah satunya adalah mantan Ketua Satgas B Bidang Identifikasi dan Inventarisasi, yang mengaku ditanya jaksa soal detail teknis inventarisasi tanah. “Saya hadir sesuai undangan. Materi pemeriksaan soal identifikasi lahan,” ucapnya singkat.

Namun publik menilai pemeriksaan ini belum menyentuh “jantung” persoalan. Pasalnya, kasus Samota bukan hanya soal administrasi teknis. Ada nama besar yang terlibat, eks Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, serta Ali BD beserta keluarganya sebagai penjual tanah. Uang miliaran rupiah itu mengalir ke rekening mereka melalui mekanisme konsinyasi pengadilan, meski status lahan disebut-sebut masih bermasalah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dugaan adanya permainan harga kian kuat. Jaksa sendiri sudah menyebut adanya indikasi mark up. BPKP NTB kini dilibatkan untuk menghitung potensi kerugian negara. Namun yang terjadi justru drama panjang, puluhan saksi dipanggil, tapi belum ada satu pun tersangka yang diumumkan.

Di sisi lain, Ali BD membela diri. Menurutnya, transaksi ini sah, melibatkan tim appraisal, dan harga yang diterima justru lebih rendah dari pasaran. “Saya rugi, bukan untung. Harusnya dua miliar per hektare, tapi hanya 300–400 juta. Pemerintah malah untung,” katanya dengan nada tinggi.

Pernyataan itu justru menimbulkan tanda tanya baru. Jika benar pemerintah untung, mengapa kasus ini mencuat sebagai dugaan korupsi dan mark up? Apakah ada pihak lain yang menikmati keuntungan dari Rp53 miliar dana APBD tersebut?

Bagi masyarakat Sumbawa, kasus ini menjadi ujian besar integritas penegak hukum di NTB. Mereka ingin melihat keberanian Kejati NTB, apakah berani menyentuh nama besar, ataukah kasus Samota hanya akan menjadi dokumen tebal yang berdebu di laci kejaksaan.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejati NTB Masih Teliti Berkas Penyelundupan 5,3 Kg Emas, Status WNA China Belum Tersangka
Kejati NTB Dalami Pengadaan Mesin Sampah Rp20 Miliar di Lombok Barat
Kasus Pembiayaan Rp11 Miliar Bank NTB Syariah, Kejati Periksa Sejumlah Saksi
Kritik Proyek Drainase Berujung Laporan Polisi, Kasus Dugaan Intimidasi Wartawan KSB Jadi Sorotan
Berita Sidang Korupsi AMGM Diduga Ditekan, Sejumlah Media Disebut Sempat Takedown Pemberitaan
Dugaan Intimidasi Media oleh Oknum PT AMGM, Transparansi Perusahaan Daerah Jadi Sorotan
Geger! Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Bukit Lendang Luar, Basarnas Evakuasi Korban
Polisi Tetapkan Pimpinan Ponpes di Lombok Barat sebagai Tersangka Dugaan Pencabulan Santriwati

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru