“Namun demikian secara umum jika dibandingkan dengan provinsi lain masih terdapat berbagai permasalahan,” pungkas Zulkifli.
Ketua DPW PKS Maluku Utara itu menyoroti 3 aspek masalah di Maluku Utara yakni, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan pertambangan.
Zulkifli menilai tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku Utara berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) masih buruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belum begitu baik sebagaimana catatan KPK dan BPK, masih banyaknya gratifikasi di jajaran pemprov khususnya di BPBJ dan PTSP,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah provinsi menyikapi temuan KPK dan BPK dengan memperkuat sistem untuk meminimalisir praktek gratifikasi.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
