Topik KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan soal penundaan pemeriksaan saksi kasus korupsi Bupati Lobar nonaktif, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2026).

Hukrim

4 Saksi Absen, KPK Jadwalkan Kembali Pemanggilan dalam Kasus Bupati Lobar Nonaktif

Hukrim | Rabu, 9 September 2026 - 02:10 WITA

Rabu, 9 September 2026 - 02:10 WITA

JAKARTA, Halontb.com– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menunda pemeriksaan terhadap empat dari lima saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Lombok Barat, Lalu…


Foto udara Gedung Merah Putih KPK, kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, di Jakarta.(Sumber: KPK)

Hukrim

Giliran Ketua KPU Lombok Barat Dipanggil KPK dalam Penyidikan Kasus Bupati Nonaktif LAZ

Hukrim | Senin, 7 September 2026 - 13:30 WITA

Senin, 7 September 2026 - 13:30 WITA

JAKARTA, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar, pada Senin (7/9/2026)….

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA), saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (3/9/2026).

Pemerintahan

KPK Beri Waktu Sebulan, Pemkab Lobar Diminta Evaluasi Total Perencanaan Keuangan Usai OTT Mantan Bupati LAZ

Pemerintahan | Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

Jumat, 4 September 2026 - 11:45 WITA

MATARAM, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan keuangan daerah….

Suasana Rakor Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Pemprov NTB, Rabu (2/9/2026). KPK menyoroti sejumlah sektor rawan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa.(Foto: Biro Adpim NTB).

Pemerintahan

KPK Ungkap Tata Kelola Pemda di NTB Masih Rentan Korupsi, Skor Integritas di Bawah Ambang Nasional

Pemerintahan | Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

Kamis, 3 September 2026 - 05:53 WITA

MATARAM, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tata kelola pemerintahan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih rentan terhadap praktik korupsi. Penilaian itu…

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Foto: Inilah.com)

Hukrim

KPK Periksa Direktur Operasional PT AMGM Terkait Dugaan Korupsi yang Menjerat Mantan Bupati Lombok Barat

Hukrim | Rabu, 2 September 2026 - 01:12 WITA

Rabu, 2 September 2026 - 01:12 WITA

JAKARTA, Halontb.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ),…

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, tiba di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kamis (13/8/2026), untuk menjalani pemeriksaan oleh KPK terkait kasus OTT Bupati Lombok Barat non-aktif, Lalu Ahmad Zaini. (Foto: Halo NTB)

Hukrim

Wabup UNA dan Sejumlah Pejabat Lombok Barat Diperiksa KPK Terkait Kasus OTT Bupati LAZ

Hukrim | Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

Kamis, 13 Agustus 2026 - 04:03 WITA

MATARAM, Halontb.com – Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA), hadir di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara…

Foto memperlihatkan bangunan Kolosium di kompleks Taman Kota dan Alun-Alun Kota Gerung, Lombok Barat, yang menjadi ikon daerah sekaligus proyek yang disorot dalam penyidikan KPK terkait dugaan korupsi anggaran daerah.(Dok. Halo NTB)

Pemerintahan

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Pemerintahan | Politik | Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Fauzi, mengungkap dugaan pola pergeseran anggaran dalam pengelolaan APBD yang menurutnya berkaitan dengan sejumlah proyek…

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Fraksi NasDem, H. Tarmizi, saat memberi keterangan kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (5/8/2026).

Politik

NasDem Bantah Dugaan Aliran Dana di Balik Sikap Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Lombok Barat

Politik | Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:45 WITA

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:45 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com — Wakil Ketua DPRD Lombok Barat dari Fraksi Partai NasDem, H. Tarmizi, membantah tudingan yang menyebut Fraksi NasDem menerima aliran dana…

Foto bersama sejumlah wartawan dan pemilik media di Lombok Barat usai musyawarah pembentukan Forum Media Lombok Barat (FORMAL) yang berlangsung di Kedai Ranger.(Foto: Istimewa)

Daerah

FORMAL Resmi Lahir Pasca OTT Bupati Lobar, Media Bersatu Tolak Praktik Pilih Kasih dan Pengkotakan Pers

Daerah | NTB | Jumat, 31 Juli 2026 - 12:46 WITA

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:46 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Momentum Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat dinilai menjadi titik balik bagi ekosistem pers…

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lombok Barat, M. Taupik (kiri)

Politik

Sehari Sebelum OTT KPK, NasDem Terima LKPJ APBD 2025: KNPI Lobar Desak Penjelasan Terbuka

Politik | Jumat, 31 Juli 2026 - 06:55 WITA

Jumat, 31 Juli 2026 - 06:55 WITA

LOMBOK BARAT, Halontb.com – Penetapan Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…