Halontb.com – Sehubungan dengan disetujuinya permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap tiga paket infrastruktur kelistrikan berdasarkan Surat Perintah PPS Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melangsungkan rapat pendahuluan (entry meeting) bersama Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis, 21 Maret 2024.
Adapun tiga paket proyek infrastruktur kelistrikan yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni; pembangunan PLTU Lombok FTP-2 2×50 MW di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, pembangunan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Jeranjang-Sekotong di Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung menuju Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Masin Gas (PLTMG) Sumbawa-2 Pembangkit 30 MW berlokasi di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
Rapat pendahuluan yang digelar di Ruang Rapat Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi NTB ini dirangkai dengan penyampaian target operasi (TO) terhadap kegiatan PPS, pemaparan detail paket proyek infrastruktur kelistrikan, penyusunan jadwal kegiatan lapangan dan penandatanganan pakta integritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, Abdul Qohar, mengatakan kegiatan PPS merupakan tugas dan kewajiban Kejaksaan Tinggi dalam rangka mengamankan pembangunan strategis. Hal tersebut dilakukan guna mencegah dan memitigasi setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pembangunan strategis.
“Kami mengawal, mengikuti, dan terus mendampingi agar pembangunan yang dikerjakan dapat selesai tepat waktu, sasaran, dan tepat anggaran. Jangan khawatir, jangan takut, silakan komunikasi dan koordinasi,” kata Wakajati NTB, Abdul Qohar.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
