Halontb.com – Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTP Ulumbu 5-6 mencatat babak baru. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bekerja sama dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Manggarai sukses menyerahkan ganti rugi kepada 17 pemilik tanah dalam acara yang berlangsung di Aula Hotel Spring Hill, Ruteng.
Acara ini menandai penyelesaian pembebasan 19 bidang tanah seluas 20.398 meter persegi, termasuk akses jalan menuju Wellpad J dan G. Langkah ini menjadi bukti komitmen PLN dalam menghadirkan energi bersih sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui proses yang transparan dan berkeadilan.
Jeremias Haning, Plt Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Manggarai, menjelaskan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memastikan masyarakat mendapatkan nilai ganti rugi yang wajar berdasarkan penilaian independen dari KJPP. Ini adalah bukti bahwa pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat,” katanya.
Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh, turut hadir dan memberikan pesan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana ini dengan bijak.
“Momentum ini adalah peluang besar bagi masyarakat Manggarai. Mari kita bersama menjaga kelancaran proyek ini demi manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan semua pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, David Eko Prasetyo, Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Nusra, menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan keberhasilan proyek ini.
“PLN selalu menjunjung prinsip keterbukaan dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi energi bersih di Manggarai,” jelasnya.
Acara berlangsung lancar, dengan para pemilik tanah terlihat puas menerima kompensasi. Bagi masyarakat Manggarai, penyerahan ini tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik. PLTP Ulumbu 5-6 kini tidak hanya menjadi simbol transisi energi, tetapi juga kolaborasi harmonis antara PLN, pemerintah, dan masyarakat.
