Opini WTP ke 11, Gubernur NTB : Ini untuk Masyarakat 

- Wartawan

Jumat, 20 Mei 2022 - 13:31 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Dari sebelah kiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si ,Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE , Kepala perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Foto : Dari sebelah kiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si ,Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE , Kepala perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB.

Halontb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah SE, MSc mengapresiasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia  perwakilan NTB. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, laporan keuangan NTB tahun 2021 ini mempertahankan capaian kesebelas kali berturut turut sejak 2011. 

“Ini semua untuk masyarakat. Namun demikian catatan catatan yang ada akan terus diperbaiki oleh pemerintah dan stakeholder lain di tahun tahun berikutnya”, ujar Gubernur di gedung DPRD NTB jalan Udayana, Jumat (20/05/2022). 

Dijelaskannya, setiap daerah selalu memiliki catatan catatan tersendiri yang harus terus diperbaiki dalam setiap hasil pemeriksaan laporan keuangan WTP. Catatan – catatan tersebut akan terus diupayakan rapi dalam administrasi dan pelaporannya. Hal ini seperti dikatakan Gubernur terkait erat dengan distribusi anggaran yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Opini WTP tidak berarti tak ada catatan catatan dalam penilaian BPK yang menjadi masukan untuk perbaikan selama tenggang waktu yang diberikan sesuai aturan”, tambah Gubernur. 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pengusaha Lokal Tersingkir dari Proyek Smelter: DPRD KSB Siap Gugat Ketimpangan Ekonomi di Tanah Sendiri
Atlet PON NTB Menanti Bonus yang Tak Kunjung Datang, DPRD: Jangan Permainkan Hak Mereka!
Skandal Keuangan RSUD Lombok Barat? DPRD Soroti Utang Besar di Tengah Pendapatan Rp 150 Miliar!
Megawati Lestari Diduga Melecehkan Masyarakat Sumbawa, Desakan Sanksi Meningkat
Kecelakaan Maut di Tambang AMNT: DPRD NTB Murka, Tuntut Penghentian Operasi dan Evaluasi Total!
RSUP NTB Terancam Krisis Keuangan, DPRD Bongkar Dugaan Permainan Anggaran dan Utang Fantastis
Sidang AKD DPRD KSB Memanas, Nama Aherudin Sidik Picu Penundaan Paripurna
Mundur dari DPRD, Tapi Masih Kantongi Gaji: Akheruddin Dicibir Sebagai Calon Pemimpin Tanpa Etika

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 07:02 WITA

Jelang Pemberangkatan Haji 2025, Ribuan Jamaah NTB Jalani Pembekalan Intensif

Selasa, 29 April 2025 - 01:06 WITA

Ribuan ASN dan Masyarakat NTB Bersatu dalam Zikir untuk Keselamatan Jamaah Haji 2025 di Asrama Haji Lombok

Minggu, 27 April 2025 - 03:56 WITA

Meski Tak Diundang, Sejumlah Tokoh Sentral Bumi Gora Siap Hadir Rayakan Ultah Bang Zul Bersama Mi6

Sabtu, 19 April 2025 - 04:12 WITA

Menyalakan Api Kesadaran: Dinas PUPR NTB Ajak ASN Bekerja dengan Hati dan Jiwa Nasionalisme

Rabu, 16 April 2025 - 10:51 WITA

Jemaah Haji Sumbawa Barat 2025 Naik Jadi 125 Orang, Kemenag Siapkan Layanan Khusus untuk Lansia 80 Tahun

Rabu, 16 April 2025 - 10:48 WITA

Sejak PTNNT Menjadi PT AMMAN, Perusahaan Lokal KSB Tersingkir? Ade Putra Yudin: “Sejak 2017 Tak Pernah Dapat Proyek!”

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WITA

Mataram Bangun Simbol Pemerintahan Baru: Kantor Wali Kota Rp 58 Miliar Siap Berdiri di 2025

Selasa, 8 April 2025 - 03:18 WITA

Jenazah Bayi Tersangkut di Pelabuhan: Ketika Duka Yuliana Bertabrakan dengan Aturan dan Ketidakmampuan

Berita Terbaru

Raja Agung Nusantara (kanan) dan Samudra Putra (kiri). (Foto: Istimewa)

Hukrim

Tangani Kasus LCC, Kejati NTB Berpotensi Langgar HAM

Minggu, 27 Apr 2025 - 09:38 WITA