Home / NTB

Uang Masuk Jadi Tiket Kerja ? Bupati Lombok Barat: Laporkan, Jangan Diam !

- Wartawan

Minggu, 2 November 2025 - 14:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat resmi membuka layanan hotline pengaduan bagi tenaga honorer non-database yang sebelumnya dimintai uang saat proses rekrutmen. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang terlibat serta menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor. (Foto: Istimewa)

Inspektorat Kabupaten Lombok Barat resmi membuka layanan hotline pengaduan bagi tenaga honorer non-database yang sebelumnya dimintai uang saat proses rekrutmen. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum yang terlibat serta menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor. (Foto: Istimewa)

Halontb.com -Di Lombok Barat, jadi tenaga honorer rupanya bukan soal kemampuan, tapi keberanian… membayar. Namun babak baru dimulai: Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) akhirnya memutus rantai lama itu dengan membuka hotline pengaduan bagi siapa pun yang pernah dimintai uang demi selembar SK honorer.

Nomor 0851-1925-1060 kini jadi “jalur resmi” untuk membongkar permainan kotor yang sudah lama jadi rahasia umum di kalangan pencari kerja.
Lewat kebijakan ini, Pemkab Lombok Barat ingin membersihkan birokrasi dari aroma sogokan dan pungutan liar yang selama ini menodai wajah pelayanan publik.

“Kalau ada yang dulu dimintai uang, laporkan. Jangan takut! Katakan siapa yang meminta, berapa jumlahnya, dan tunjukkan buktinya. Saya bantu tindaklanjuti,” kata Bupati LAZ dengan nada tajam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Audit Inspektorat menunjukkan lebih dari 1.600 tenaga honorer di Lombok Barat tidak masuk dalam database BKN artinya, ada ribuan orang yang direkrut tanpa izin resmi dan tanpa dasar hukum yang jelas.
Ironisnya, sebagian dari mereka justru “membeli” posisi itu dengan uang yang tidak sedikit.

Inspektur Kabupaten, Suparlan, mengaku pihaknya siap menerima setiap laporan dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

“Kami tidak main-main. Ini bukan sekadar buka hotline, tapi langkah konkret untuk membersihkan sistem,” ujarnya.

Langkah ini seolah menampar praktik lama, mereka yang menjual “jalur belakang” kini di ujung tanduk. Sementara mereka yang dulu jadi korban, kini punya ruang untuk bersuara.
Bupati LAZ tampaknya serius: era jadi honorer karena uang sudah tamat yang tersisa hanya siapa yang berani bicara.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru