Halontb.com – Gelaran Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai banyak sorotan. Tak hanya atmosfernya yang dinilai lesu dan tertutup, publik juga mempertanyakan penggunaan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah namun dinilai tak menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput.
Ketua DPD Garda Satu NTB, Abdul Hakim atau yang akrab disapa Bang Akim, menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan kritik tajam terhadap pelaksanaan FORNAS kali ini. Ia menilai kegiatan berskala nasional itu minim pelibatan masyarakat lokal, sepi pemberitaan dari media daerah, serta tidak mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.
Poin 5 RKA: Seremoni Habiskan Rp8,1 Miliar, Tapi Rakyat Hanya Menonton
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu kritik utama Bang Akim tertuju pada Poin 5 dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), yang mencantumkan alokasi Rp8,1 miliar untuk kegiatan seremoni seperti Opening Ceremony, Closing Ceremony, Victory Ceremony, dan Expo UMKM.
“Anggaran untuk seremoni lebih dari Rp 8 miliar. Tapi masyarakat tidak melihat kemegahan yang setara. Tidak ada panggung rakyat, tidak ada festival yang menggugah semangat publik. Bahkan banyak warga tak menyadari kalau FORNAS sedang berlangsung,” ujar Bang Akim saat diwawancarai Seputar NTB, Minggu (27/7/2025).
Ia mempertanyakan ke mana larinya dana miliaran tersebut. “Siapa pelaksananya? Apa mekanisme penunjukannya? Tidak ada transparansi. Harus ada keterbukaan, karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Sumbawa Diabaikan, FORNAS Dinilai Tak Merangkul NTB Secara Menyeluruh
Tak hanya di Lombok, kritik juga datang dari aspek representasi wilayah. Menurut Bang Akim, FORNAS seharusnya menjadi ajang milik seluruh masyarakat NTB, bukan hanya berpusat di satu pulau.
“Sebagai bagian tak terpisahkan dari Provinsi NTB, Pulau Sumbawa punya hak yang sama. Tapi kita tak melihat ada kegiatan, distribusi informasi, atau pelibatan peserta dari Sumbawa secara signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai hal ini menjadi preseden buruk jika event nasional justru menampilkan ketimpangan internal di tubuh provinsi. “Kabupaten/kota di Sumbawa juga menyetor APBD ke provinsi. Tapi mereka malah seperti penonton dari jauh. Ini tidak adil,” tambahnya.
Media Lokal Diabaikan, FORNAS Sepi dari Sorotan Pers NTB
Tak hanya masyarakat, pelaku media lokal pun merasa disingkirkan. FORNAS VIII nyaris tanpa gaung di media massa lokal karena minimnya pelibatan wartawan NTB.
“Lucunya, media yang tidak dikenal publik NTB malah diakomodir. Sementara media lokal yang punya basis audiens kuat malah diabaikan,” kata Bang Akim.
CFD Sepi, Pengamanan Malah Jauhkan Warga
Kegiatan puncak FORNAS yang bertepatan dengan Car Free Day (CFD) di Kota Mataram justru mengusik kenyamanan warga. Alih-alih menjadi ruang inklusif, CFD malah sepi karena adanya pembatasan dan pengamanan ketat dari panitia.
“CFD harusnya jadi momentum menyatu dengan rakyat. Tapi karena terlalu banyak batas, rakyat malah menjauh,” ujar Bang Akim.
FORNAS Tanpa Festival Rakyat, Hanya Jadi Agenda Elit
FORNAS VIII juga dinilai gagal menjadi ajang pesta rakyat. Minimnya aktivitas budaya, kuliner lokal, dan pertunjukan seni membuat semangat rekreasi yang seharusnya menjadi nyawa FORNAS justru hilang.
“Kalau semua hanya seremoni elit dan protokoler formal, di mana letak ‘rekreasinya’? Ini seperti menonton pesta orang lain dari balik pagar,” kata Bang Akim.
Desak Audit Terbuka dan Evaluasi Menyeluruh
Bang Akim meminta agar pemerintah melakukan audit terbuka terhadap penggunaan anggaran FORNAS, khususnya pada komponen seremoni yang menyedot anggaran besar. Ia bahkan mendorong agar BPKP, inspektorat, hingga penegak hukum turut terlibat jika ditemukan indikasi penyimpangan.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai dijadikan panggung elite yang menyisakan kesenjangan. Kalau tidak diaudit dan dievaluasi, hal seperti ini akan terulang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KORMI NTB, Nauvar Furqani Farinduan, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi oleh Seputar NTB hingga berita ini diturunkan.
