Home / NTB

Proyek Jalan Rembiga-Pemenang Diduga Sarat Masalah: Kontraktor Terkait Terindikasi Monopoli Proyek Negara!

- Wartawan

Rabu, 23 Oktober 2024 - 08:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halontb.com – Dalam sebuah pengawasan yang menggegerkan, Komisi IV DPRD Provinsi NTB mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran serius dalam pekerjaan talud ruas jalan Rembiga-Pemenang. Proyek yang menelan anggaran Rp11 miliar ini dikritik karena diduga dikerjakan secara asal-asalan, di mana spesifikasi yang ditetapkan tidak dipenuhi. Anggota Komisi IV DPRD NTB, H. Suharto, menjelaskan bahwa campuran yang digunakan untuk talud seharusnya memenuhi standar 1:4, namun kenyataannya tidak memenuhi syarat tersebut.

“Berdasarkan temuan kami, kualitas pekerjaan talud ini jauh dari harapan. Anggaran yang besar seharusnya diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai spesifikasi,” tegas Suharto, di sela-sela rapat Komisi IV, Selasa, 22 Oktober 2024.

Suharto juga menyoroti kekhawatiran mengenai drainase yang tidak memadai di sepanjang jalan tersebut, yang dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut akibat genangan air. “Tanpa sistem drainase yang baik, potensi longsor sangat tinggi. Ini jelas merupakan pemborosan anggaran yang seharusnya dihindari,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yang lebih mengejutkan adalah pengungkapan bahwa kontraktor yang menangani proyek ini, CV Sinar Anugerah Utama, ternyata memiliki hubungan erat dengan PT Sinar Bali Bina Karya, yang memunculkan kecurigaan adanya praktik monopoli dalam proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh negara. “Kita perlu mempertanyakan transparansi dan integritas dari proyek ini. Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik semua ini?” ujar Suharto, penuh tanda tanya.

Situasi ini memicu alarm bagi publik dan para pemangku kepentingan, yang menuntut kejelasan mengenai penggunaan anggaran negara. DPRD Provinsi NTB berkomitmen untuk menelusuri lebih jauh masalah ini, memastikan bahwa proyek-proyek publik dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru