Halontb.com – Pemerintah Provinsi NTB berada di ambang perubahan besar. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dikabarkan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II dalam beberapa hari ke depan. Rencana ini telah memicu kegelisahan di kalangan kepala dinas yang kini harap-harap cemas menanti nasib mereka.
Mutasi ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian dari strategi pemerintahan baru untuk menyegarkan birokrasi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hampir semua kepala dinas akan mengalami pergeseran. Bahkan, daftar nama pejabat yang akan dimutasi telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini mutasi skala besar. Hampir semua OPD mengalami perubahan, terutama yang dinilai bermasalah atau memiliki rekam jejak kinerja yang kurang baik,” ujar seorang sumber yang enggan disebut namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan ini pun langsung menciptakan dinamika di kalangan pejabat. Banyak kepala OPD yang mulai bergerak mencari informasi terkait posisi mereka ke depannya. Beberapa bahkan dikabarkan sudah mulai melakukan lobi-lobi agar tidak terdepak dari jabatan strategis mereka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqon, serta Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait isu mutasi ini. Dua OPD ini memang tengah menjadi perhatian publik setelah kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kisruh pergantian Event Organizer (EO) dalam Pesona Khazanah Ramadhan 2025 menjadi sorotan.
Sementara itu, Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, justru menanggapi dengan tenang. Menurutnya, mutasi adalah hal lumrah dalam birokrasi dan semua ASN harus siap menghadapinya.
“Mutasi itu sudah biasa. Kami hanya menjalankan tugas, keputusan ada di tangan pimpinan,” katanya.
Nada serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Ahmad Nur Aulia, yang menyatakan kesiapan untuk ditempatkan di posisi mana pun.
Namun, tak sedikit yang mempertanyakan motif di balik mutasi ini. Apakah ini murni untuk memperbaiki kinerja birokrasi atau justru bagian dari strategi politik pemerintahan baru?
Bagi sebagian kalangan, mutasi ini dinilai sebagai momentum bagi Gubernur Iqbal untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis, sekaligus menyingkirkan pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan arah kebijakan baru.
Hingga saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, belum memberikan pernyataan resmi terkait siapa saja pejabat yang akan dimutasi.
Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti: wajah birokrasi NTB akan berubah dalam waktu dekat. Beberapa kepala dinas akan kehilangan jabatan mereka, sementara yang lain akan menempati posisi baru. Masyarakat pun kini menunggu apakah perombakan ini benar-benar membawa perubahan positif atau justru memperdalam ketidakstabilan pemerintahan.
