Bila ada pro-kontra seputar kebijakan penyesuaian harga BBM maka forum dialog menjadi solusi untuk menemukan kesamaan pemahaman akan hal tersebut. Dialog dalam suasana tenang, rasional, demokratis, di tempat yang tenang, bukan dialog emosional disertai aksi anarki di tempat yang panas penuh tekanan seperti yang dilakukan oleh para demonstran. Apalagi cara-cara dialog dan penyampaian aspirasi tersebut sampai mengganggu ketertiban umum dan menghalangi hak orang lain.
Sejatinya dialog tidak hanya dilaksanakan sebagai bentuk respon atas suatu kebijakan yang telah diambil, tetapi harus digelar kala proses perumusan kebijakan dan di saat kebijakan diimplementasikan. Dalam konteks kebijakan penyesuaian harga BBM misalnya, masyarakat dan pemerintah berdialog untuk memastikan kebijakan disusun secara partisipatif dan hasilnya berpihak pada kepentingan negara dan rakyatnya. Inilah esensi demokrasi deliberatif dari Habermas, dengan menjadikan forum dialog sebagai ruang publik yang produktif.
Forum dialog yang tidak kalah pentingnya adalah saat proses implementasi kebijakan, dimana masyarakat bisa menyampaikan hasil pengawasannya kepada pemerintah sebagai creator kebijakan. Kompensasi penyesuaian harga BBM dalam bentuk program pemberdayaan sosial harus dikawal oleh masyarakat agar tepat sasaran, dan pemerintah harus secara transparan mengimplementasikannya dan bersedia berdialog untuk mendengar masukan dan kritik publik demi penyempurnaan program yang sama pada waktu yang akan datang. Bila tradisi dialog seperti ini bisa dibudidayakan maka akan terbentuk masyarakat komunikatif, yang dapat dijadikan sebagai modal untuk bersinergi membangun negeri tanpa hiruk-pikuk aksi-aksi yang tidak produktif. (*)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT


































