KOMUNIKASI & BBM 

Oleh karena itu, informasi yang didiseminasikan tidak hanya mempertimbangkan kuantitas dan intensitas informasi tetapi juga memperhatikan kualitas dan kompetensinya.

Diskusi dan wacana kebijakan penyesuaian harga BBM sejatinya harus jauh hari dilempar ke publik agar pemerintah memiliki waktu yang relatif lama untuk memberi pemahaman kepada masyarakat perihal kebijakannya. Alasannya apa, dampak bagi keuangan negara bagaimana, solusi dari efek kebijakan bagi masyarakat seperti apa, langkah-langkah yang akan diambil apa saja. Jawaban atas semua pertanyaan ini harus disertakan dalam diseminasi informasi yang dilakukan oleh pemerintah. 

Kedua, hilangkan prasangka saat berkomunikasi. Prasangka adalah faktor penghambat utama komunikasi efektif. Pemerintah tetap harus berprasangka baik pada masyarakat yang menolak kebijakan penyesuaian harga BBM, paling tidak dengan berpikir bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan alasan penyesuaian harga BBM. Sikap seperti ini dapat menginspirasi pemerintah untuk memikirkan dan mengeksekusi metode diseminasi informasi yang masif dan efektif terkait dengan kebijakan penyesuaian harga BBM.

Masyarakat pun seharusnya membuang prasangka buruk pada pemerintah yang merupakan creator kebijakan penyesuaian harga BBM.

Dalam pikiran masyarakat mesti dibiasakan berasumsi bahwa tidak ada pemerintah yang hendak menjerumuskan rakyatnya ke arah keterpurukan. Pikiran seperti ini bukan berarti mereduksi sikap kritis rakyat, tetapi hanya untuk meminimalisir resistensi yang bersifat anarki sekaligus untuk melapangkan jalan dialog yang lebih rasional dan argumentatif. 

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya