Halontb.com – Polemik baru kembali menyeruak di tengah dinamika politik NTB pasca-Pilgub. Nama Ketua Tim Pemenangan Iqbal-Dinda, Lalu Anis Mudjahid Akbar, masuk dalam bursa calon Komisaris Independen Bank NTB Syariah. Langkah ini langsung menuai sorotan, terutama karena bertabrakan dengan pernyataan Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang sebelumnya bersumpah tak akan menempatkan tim sukses di BUMD.
Janji itu bukan sekadar wacana. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Iqbal secara terbuka menyatakan bahwa BUMD selama ini gagal berkembang karena diisi oleh orang-orang yang direkrut berdasarkan kedekatan politik, bukan profesionalisme.
“Salah satu akar masalah BUMD kita adalah karena terlalu banyak diisi oleh tim sukses. Ini harus diakhiri,” kata Iqbal dalam RDP Februari lalu, yang juga bisa disaksikan di kanal resmi DPR RI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun kenyataannya kini berbicara lain. Ketika sosok Anis tokoh sentral dalam mesin pemenangan Pilgub justru diusulkan menjadi Komisaris, muncul pertanyaan besar soal konsistensi dan integritas politik yang ditampilkan oleh pemerintah provinsi.
Sikap kritis datang dari Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. Ia menyatakan tak mempermasalahkan rekam jejak atau kapasitas pribadi Anis. Namun posisinya sebagai Ketua Tim Sukses Pilgub otomatis menimbulkan persepsi publik tentang praktik akomodasi politik.
“Ini bukan soal kapasitas. Tapi soal simbol. Ketika Gubernur berjanji tidak akan tempatkan tim sukses, tapi Ketua Timses justru diusulkan, maka publik akan menilai itu sebagai bentuk inkonsistensi dan balas budi politik,” tegas Sambirang, Jumat (23/5).
Lebih lanjut, Sambirang menekankan pentingnya menjaga kredibilitas Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan daerah yang sedang berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Menurutnya, integritas manajemen Bank NTB Syariah akan sangat bergantung pada proses seleksi yang dilakukan secara objektif dan profesional.
Ia mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lain, untuk turut serta mengawal proses seleksi hingga tahap akhir di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya agar tidak ada lagi ruang bagi seleksi yang didasarkan pada kedekatan politik semata.
“Kalau kita ingin Bank NTB Syariah tumbuh sebagai bank daerah yang sehat, maka pemimpinnya juga harus berasal dari proses yang sehat. Ini ujian besar bagi komitmen reformasi yang digaungkan Gubernur,” pungkasnya.
