Home / NTB

Imigrasi Mataram Pastikan Semua TKA China di Tambang Emas Sekotong Legal: 15 Orang Bekerja dengan Izin Sah

- Wartawan

Kamis, 15 Agustus 2024 - 12:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong, Lombok Barat, yang sempat menjadi sorotan publik, akhirnya mendapat kejelasan. Imigrasi Mataram memastikan bahwa seluruh TKA yang bekerja di lokasi tersebut memiliki izin tinggal yang sah. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono, menyebutkan bahwa ada 15 TKA China yang terlibat langsung dalam operasi tambang ini, dan semuanya telah memenuhi persyaratan hukum.

“Setelah dilakukan pengecekan, kami pastikan bahwa semua TKA asal China di tambang tersebut memiliki izin tinggal yang legal. Tidak ada satu pun yang bekerja secara ilegal,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi setelah warga membakar camp tambang emas di Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Sabtu (10/8/2024), karena mencurigai adanya aktivitas ilegal yang melibatkan TKA. Insiden ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan, di mana Reskrim Polres Lombok Barat langsung melakukan pengamanan dengan dukungan dari Polda NTB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengamanan langsung di bawah Reskrim Polres Lombok Barat, kami dari Polda NTB hanya membantu,” ujar Kabidhumas Polda NTB, Kombes Rio Indra Lesmana.

Masyarakat lokal yang bergantung pada tambang rakyat berharap pemerintah segera bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah mereka, meskipun kini Imigrasi telah menjamin legalitas para pekerja asing tersebut. Ke depannya, transparansi dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik serupa.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Jelang Pemberangkatan Haji 2025, Ribuan Jamaah NTB Jalani Pembekalan Intensif
Ribuan ASN dan Masyarakat NTB Bersatu dalam Zikir untuk Keselamatan Jamaah Haji 2025 di Asrama Haji Lombok
Tertunda Demi Legalitas: Iqbal-Dinda Tahan Mutasi Pejabat, Pilih Jalan Panjang demi Tata Kelola yang Bersih
Meski Tak Diundang, Sejumlah Tokoh Sentral Bumi Gora Siap Hadir Rayakan Ultah Bang Zul Bersama Mi6
Menyalakan Api Kesadaran: Dinas PUPR NTB Ajak ASN Bekerja dengan Hati dan Jiwa Nasionalisme
Jemaah Haji Sumbawa Barat 2025 Naik Jadi 125 Orang, Kemenag Siapkan Layanan Khusus untuk Lansia 80 Tahun
Sejak PTNNT Menjadi PT AMMAN, Perusahaan Lokal KSB Tersingkir? Ade Putra Yudin: “Sejak 2017 Tak Pernah Dapat Proyek!”
Mataram Bangun Simbol Pemerintahan Baru: Kantor Wali Kota Rp 58 Miliar Siap Berdiri di 2025

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 07:02 WITA

Jelang Pemberangkatan Haji 2025, Ribuan Jamaah NTB Jalani Pembekalan Intensif

Selasa, 29 April 2025 - 01:06 WITA

Ribuan ASN dan Masyarakat NTB Bersatu dalam Zikir untuk Keselamatan Jamaah Haji 2025 di Asrama Haji Lombok

Minggu, 27 April 2025 - 03:56 WITA

Meski Tak Diundang, Sejumlah Tokoh Sentral Bumi Gora Siap Hadir Rayakan Ultah Bang Zul Bersama Mi6

Sabtu, 19 April 2025 - 04:12 WITA

Menyalakan Api Kesadaran: Dinas PUPR NTB Ajak ASN Bekerja dengan Hati dan Jiwa Nasionalisme

Rabu, 16 April 2025 - 10:51 WITA

Jemaah Haji Sumbawa Barat 2025 Naik Jadi 125 Orang, Kemenag Siapkan Layanan Khusus untuk Lansia 80 Tahun

Rabu, 16 April 2025 - 10:48 WITA

Sejak PTNNT Menjadi PT AMMAN, Perusahaan Lokal KSB Tersingkir? Ade Putra Yudin: “Sejak 2017 Tak Pernah Dapat Proyek!”

Rabu, 16 April 2025 - 10:38 WITA

Mataram Bangun Simbol Pemerintahan Baru: Kantor Wali Kota Rp 58 Miliar Siap Berdiri di 2025

Selasa, 8 April 2025 - 03:18 WITA

Jenazah Bayi Tersangkut di Pelabuhan: Ketika Duka Yuliana Bertabrakan dengan Aturan dan Ketidakmampuan

Berita Terbaru

Raja Agung Nusantara (kanan) dan Samudra Putra (kiri). (Foto: Istimewa)

Hukrim

Tangani Kasus LCC, Kejati NTB Berpotensi Langgar HAM

Minggu, 27 Apr 2025 - 09:38 WITA