Home / NTB

Imigrasi Mataram Pastikan Semua TKA China di Tambang Emas Sekotong Legal: 15 Orang Bekerja dengan Izin Sah

- Wartawan

Kamis, 15 Agustus 2024 - 12:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang emas Sekotong, Lombok Barat, yang sempat menjadi sorotan publik, akhirnya mendapat kejelasan. Imigrasi Mataram memastikan bahwa seluruh TKA yang bekerja di lokasi tersebut memiliki izin tinggal yang sah. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Heri Sudiono, menyebutkan bahwa ada 15 TKA China yang terlibat langsung dalam operasi tambang ini, dan semuanya telah memenuhi persyaratan hukum.

“Setelah dilakukan pengecekan, kami pastikan bahwa semua TKA asal China di tambang tersebut memiliki izin tinggal yang legal. Tidak ada satu pun yang bekerja secara ilegal,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi setelah warga membakar camp tambang emas di Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Sabtu (10/8/2024), karena mencurigai adanya aktivitas ilegal yang melibatkan TKA. Insiden ini mendapat perhatian serius dari aparat keamanan, di mana Reskrim Polres Lombok Barat langsung melakukan pengamanan dengan dukungan dari Polda NTB.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pengamanan langsung di bawah Reskrim Polres Lombok Barat, kami dari Polda NTB hanya membantu,” ujar Kabidhumas Polda NTB, Kombes Rio Indra Lesmana.

Masyarakat lokal yang bergantung pada tambang rakyat berharap pemerintah segera bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah mereka, meskipun kini Imigrasi telah menjamin legalitas para pekerja asing tersebut. Ke depannya, transparansi dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik serupa.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kuta Jangan Hanya Dijual sebagai Surga Wisata, Sistem Perlindungan Wisatawan Harus Naik Kelas
Khairunnisa Qariah Asal Bima Juara 1 MTQ Nasional XXXI, NTB Naik ke Peringkat 9
PPK UIN Mataram Tegaskan Proyek Laboratorium Kedokteran Tetap Berjalan, “Tidak Ada Subkon”
Dari 6 Meter Menjadi 10,5 Meter, Wajah Baru Ruas Jereweh-Benete Usai Ditangani
FORMAL Resmi Lahir Pasca OTT Bupati Lobar, Media Bersatu Tolak Praktik Pilih Kasih dan Pengkotakan Pers
Bulog NTB Terima Aspirasi Massa, Tegaskan Transparansi serta Dukung Penegakan Hukum Kasus Beras Oplosan
BPS Catat NTP NTB Naik Jadi 130,44, Daya Beli Petani Menguat
Detik-detik Mencekam Atap SMAN 7 Mataram Roboh: Siswa Panik Berhamburan, 5 Orang Terluka

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:45 WITA

Di Balik Gemerlap MotoGP Mandalika, PLN Kawal Enam Titik yang Tak Boleh Kehilangan Daya

Senin, 5 Oktober 2026 - 15:41 WITA

Bukan Hanya Menjaga Listrik MotoGP, PLN Hadir Berbagi untuk Warga Mandalika

Senin, 5 Oktober 2026 - 15:37 WITA

Ratusan Petugas PLN Jadi Garda Terdepan Kelistrikan MotoGP Mandalika 2026

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:59 WITA

ASDP Lembar Perkuat Kesiapan Jelang MotoGP, 17 Kapal Siap Dioperasikan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 11:22 WITA

Mandalika Kembali Jadi Panggung Dunia, PLN Perkuat Kesiapan Kelistrikan Jelang MotoGP 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:34 WITA

Tak Sekadar Soal Listrik, PLN UP3 Bima Ikut Merawat Pesisir Kota Bima

Rabu, 30 September 2026 - 13:15 WITA

11 Hari Menuju MotoGP Mandalika 2026, PLN Mulai ‘Stress Test’ Peralatan Kelistrikan

Rabu, 30 September 2026 - 13:12 WITA

Ketika Rp1 Investasi Sosial Menghasilkan Rp2,56 Manfaat, Pelajaran dari Desa Berdaya Medana

Berita Terbaru