Pengusaha Surabaya Mempercayakan Pembiayaan Proyek Ratusan Miliar ke Bank NTB Syariah

- Wartawan

Selasa, 27 Februari 2024 - 04:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidi Wijaya bersama tim analis dan penanggungjawab proyek Fakultas Desain ITS pose bersama. (Foto: Istimewa)

Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya Eka Meidi Wijaya bersama tim analis dan penanggungjawab proyek Fakultas Desain ITS pose bersama. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Surabaya, Eka Meidia Wijawa mengatakan, tidak hanya pembiayaan, konsorsium PT. AWRM juga menempatkan dananya dalam bentuk giro hingga puluhan miliar. Pastinya Bank NTB Syariah sangat diuntungkan, selain penempatan dana, juga mendapatkan laba bagus dari pembiayaan proyek-proyek besar yang dijalankan oleh pengusaha kontraktor di Jawa Timur.

“Dari project saja hampir Rp65 miliar dana pihak ketiga. Artinya sangat membantu performance Bank NTB Syariah Cabang Surabaya. Pembayaran proyek yang cair itu masuknya ke rekening Bank NTB Syariah,” sebutnya.

Lebih lanjut Eka menyebutkan, bahwas ecara umum sejak terbitnya izin produk pembiayaan tahun 2019, Bank NTB Syariah leading pada tahun 2020, di mana pembiayaan yang dikucurkan pada 2020 sebesar Rp4,2 miliar, tumbuh menjadi Rp27,9 miliar dan 2021. Kemudian tumbuh menjadi Rp90,9 miliar tahun 2022. Dan pada tahun 2023 pembiayaan tumbuh menjadi Rp156,75 miliar. Laba bank juga tumbuh sangat menggembirakan, di mana tahun 2022 sebesar Rp610 juta, naik menjadi Rp5,59 miliar atau sebesar 916 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, asset pada tahun 2020 sebesar Rp87,4 miliar menjadi Rp492,52 miliar. Tak kalah menggembirakan di Bank NTB Syariah Cabang Surabaya, selama empat tahun pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) dari seluruh pembiayaan yang disalurkan nol persen.

“Sebagian besar atau 90 persen pembiayaan yang disalurkan kepada konstruksi, sisanya adalah pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan perumahan, kendaraan, dan lainnya,” tutup Eka.

Editor: Dewa Reza 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif
PLN Siapkan 45 Ribu Personel Amankan Listrik HUT ke-81 RI, Pemulihan Gempa Flores Terus Dikebut
Jelang HUT ke-81 RI, PLN Perkuat Keandalan Listrik di Praya Lombok Tengah
Dari Labuhan Sangoro, PLN Terjemahkan Semangat Kemerdekaan Lewat Energi untuk Nelayan Sumbawa
Tarif Listrik Tidak Berubah Hingga September 2026, Komitmen Pemerintah dan PLN Hadirkan Energi Andal dengan Harga Terjangkau
PLN UIW NTB Jadikan Semangat Kemerdekaan Sebagai Energi Pemberdayaan UMKM Perempuan di Kota Bima
Maknai Kemerdekaan dengan Aksi Nyata, PLN UIW NTB Bangun Masa Depan Anak Bangsa Lewat Bantuan Pendidikan YBM PLN
Kolaborasi PLN dan BPBD Berbuah Manis, Desa Gerimak Indah Naik Status Jadi Destana Pratama Berkat Penguatan Perempuan

Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 00:39 WITA

Kick Off MotoGP Mandalika 2026: NTB Perkuat Sinergi, Infrastruktur dan Pariwisata

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:46 WITA

Kunjungi Pelabuhan Lembar, Komisi VII DPR RI Dorong Penguatan Keamanan dan Penambahan Dermaga

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 06:57 WITA

DPRD Lobar Ungkap Dugaan Pola Pergeseran Anggaran, 90 Persen Proyek Temuan KPK Tak Pernah Dibahas di Paripurna

Jumat, 7 Agustus 2026 - 05:50 WITA

Jalur Administratif Buntu, DPRD dan Pemkab Lobar Tempuh Jalur Politik ke DPR RI Perjuangkan Nasib 31 Honorer

Jumat, 7 Agustus 2026 - 03:24 WITA

Asak Datu Desak Pemkab Lombok Barat Bekukan Aplikasi BANTU-IN, Soroti Serapan Anggaran dan Dasar Hukumnya

Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:25 WITA

12 Tuntutan Forum FBI Warnai Hearing Akbar Bersama Seluruh Komisi DPRD Lombok Barat

Kamis, 6 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Pemkab Lombok Barat Targetkan Kemiskinan Turun 1 Persen, Fokus Tangani 4.000 KK Miskin Ekstrem

Selasa, 4 Agustus 2026 - 00:35 WITA

Tenggang Waktu Menipis, DPRD Lombok Barat Desak Pemda Tuntaskan Status 31 Honorer Sebelum Desember

Berita Terbaru