Home / NTB

Kartel Tembakau Rugikan Petani Lombok, Pemerintah Dinilai Abai

- Wartawan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 08:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur, Supardin Yasin. (Foto: Istimewa)

Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur, Supardin Yasin. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Musim panen raya tembakau di Lombok yang seharusnya menjadi berkah, kini justru berubah menjadi malapetaka. Ribuan petani terjebak dalam permainan harga yang diduga dikendalikan perusahaan-perusahaan besar bersama jaringan tengkulak. Harga tembakau dipatok jauh di bawah standar ideal, membuat petani berada di ujung tanduk kerugian.

Supardin Yasin, Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur yang juga petani tembakau, menegaskan bahwa harga pembelian tahun ini sangat tidak wajar. “Harga ideal ada di kisaran Rp 30 ribu sampai Rp 60 ribu per kilogram. Tapi tembakau kelas A dan B hanya dibeli Rp40–42 ribu. Jelas ini permainan yang merugikan petani,” tegasnya.

Ia bahkan menuding perusahaan dengan sengaja menekan harga agar petani tak punya pilihan selain menjual ke tengkulak. Tengkulak ini, menurut Supardin, bukan pihak independen, melainkan bagian dari mata rantai perusahaan itu sendiri. “Petani dipaksa tunduk pada harga murah yang sudah mereka atur. Ini jelas bentuk kartel,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih jauh, Supardin menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilainya hanya sibuk mengatur dana DBHCHT tanpa benar-benar hadir saat petani menjerit. “Jangan hanya lihai mengatur dana dari keringat petani, tapi diam ketika kami dipaksa rugi. Pemerintah seakan menutup mata atas penderitaan petani tembakau,” ketusnya.

Jika praktik ini terus dibiarkan, Supardin memperingatkan, petani tembakau di Lombok akan mengalami kerugian besar dan berpotensi meninggalkan usaha tani mereka. “Tanpa keberanian pemerintah melawan kartel harga ini, maka tembakau Lombok hanya akan jadi ladang keuntungan perusahaan, sementara petaninya mati perlahan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat
Rp800 Miliar APBD Sumbawa Barat Disorot, FPT Desak Bappeda Buka Rincian Anggaran 2026
146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat
Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.
Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa
Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi
Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung
Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:52 WITA

Harlah ke-23 Sumbawa Barat, Pertanian hingga Peternakan Didorong Jadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 - 11:25 WITA

146 Atlet dari Enam Daerah Bertanding, Kejuaraan Panahan Ikut Gerakkan Ekonomi Sumbawa Barat

Jumat, 13 November 2026 - 19:10 WITA

Mantan Caleg Tak Otomatis Gugur Jadi Komisioner KPID, Ini Penjelasan Pemprov NTB.

Jumat, 13 November 2026 - 11:14 WITA

Wabup Hanipah Ajak Pemuda KSB Kembangkan UMKM dan Bank Sampah di Desa

Kamis, 12 November 2026 - 11:02 WITA

Potensi Rumput Laut KSB Baru Tergarap 20 Persen, Pemkab Buka Peluang Investasi

Kamis, 12 November 2026 - 10:29 WITA

Perkuat Perlindungan ODGJ, Sumbawa Barat Raih Penghargaan Bebas Pasung

Rabu, 11 November 2026 - 22:57 WITA

Seleksi 7 Komisioner KPID NTB Disorot, IJTI Minta 21 Calon Dinilai Objektif dan Transparan

Selasa, 10 November 2026 - 10:14 WITA

Dinas PUPR Raih Juara Pertama Lomba LIBAS KSB, BAPPEDA Masuk Lima Besar

Berita Terbaru