Home / NTB

Kartel Tembakau Rugikan Petani Lombok, Pemerintah Dinilai Abai

- Wartawan

Selasa, 19 Agustus 2025 - 08:08 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur, Supardin Yasin. (Foto: Istimewa)

Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur, Supardin Yasin. (Foto: Istimewa)

Halontb.com – Musim panen raya tembakau di Lombok yang seharusnya menjadi berkah, kini justru berubah menjadi malapetaka. Ribuan petani terjebak dalam permainan harga yang diduga dikendalikan perusahaan-perusahaan besar bersama jaringan tengkulak. Harga tembakau dipatok jauh di bawah standar ideal, membuat petani berada di ujung tanduk kerugian.

Supardin Yasin, Ketua Kasta NTB DPC Praya Timur yang juga petani tembakau, menegaskan bahwa harga pembelian tahun ini sangat tidak wajar. “Harga ideal ada di kisaran Rp 30 ribu sampai Rp 60 ribu per kilogram. Tapi tembakau kelas A dan B hanya dibeli Rp40–42 ribu. Jelas ini permainan yang merugikan petani,” tegasnya.

Ia bahkan menuding perusahaan dengan sengaja menekan harga agar petani tak punya pilihan selain menjual ke tengkulak. Tengkulak ini, menurut Supardin, bukan pihak independen, melainkan bagian dari mata rantai perusahaan itu sendiri. “Petani dipaksa tunduk pada harga murah yang sudah mereka atur. Ini jelas bentuk kartel,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih jauh, Supardin menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilainya hanya sibuk mengatur dana DBHCHT tanpa benar-benar hadir saat petani menjerit. “Jangan hanya lihai mengatur dana dari keringat petani, tapi diam ketika kami dipaksa rugi. Pemerintah seakan menutup mata atas penderitaan petani tembakau,” ketusnya.

Jika praktik ini terus dibiarkan, Supardin memperingatkan, petani tembakau di Lombok akan mengalami kerugian besar dan berpotensi meninggalkan usaha tani mereka. “Tanpa keberanian pemerintah melawan kartel harga ini, maka tembakau Lombok hanya akan jadi ladang keuntungan perusahaan, sementara petaninya mati perlahan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Kejari Mataram Hadir di Sekolah: Bangun Kesadaran Hukum Siswa Lewat Upacara dan Program “Jaksa Menjawab”
Pembangunan Inklusif NTB: Dari Irigasi hingga Samota, Pemerintah Tancap Gas Wujudkan Akses Merata
RSUD KLU Roboh di Tengah Gelombang Aksi: Direktur Mundur, Rakyat Menolak ‘Tambal Sulam’ Sistem Bobrok
Semarak Hultah akbar ke-90 NWDI di Anjani: Dari Jalan Sehat, Marathon, Pawai Sepeda Motor, Pawai Alegoris hingga Do’a untuk Bangsa
Pemuda Pancasila NTB Teguhkan Dukungan untuk Yapto: Empat Dekade Kiprah, Satu Semangat Pancasila
Meriah! Hultah NWDI ke-90 Hadirkan Jalan Sehat di Mataram dengan Doorprize 5 Paket Umrah
Akses Ekonomi hingga Sekolah Lebih Lancar, Dua Ruas Jalan NTB Mulai Dibenahi
Peran Strategis Imigrasi Mataram di Balik Launching Desa Migran Emas dan Lounge PMI di NTB

Berita Terkait

Rabu, 22 Oktober 2025 - 12:36 WITA

Di Balik Nama Pembangunan: Dugaan Korupsi Lahan MXGP Samota Menganga

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:43 WITA

Istri Polisi Tersangka Pembunuhan, Tekanan Ekonomi Jadi Akar Tragedi Lembar

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:40 WITA

Dana Siluman Pokir: Ketika Uang Kembali, Tapi Keadilan Tak Pernah Datang

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:36 WITA

Kasus Brigadir Esco: Briptu RS dan 4 Tersangka Terancam Hukuman Berat Pasal 340 KUHP

Kamis, 16 Oktober 2025 - 10:53 WITA

Kuripan Berduka: Tubuh Roni Gantung Kaku, Pagi Bersuara Sunyi

Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:08 WITA

Vonis 8 Tahun untuk Rosiady Dinilai Janggal, Penasihat Hukum Ajukan Banding

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:27 WITA

Korupsi Kian Merajalela, Aliansi Pecinta Keadilan NTB Serukan Reformasi Moral bagi Aparat Hukum

Rabu, 8 Oktober 2025 - 08:40 WITA

Laporan Sudah Dua Bulan, Tersangka Masih Misterius: Polisi Tunggu Apa Lagi ?

Berita Terbaru